SURABAYA, iNewsSurabaya.id – Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa resmi menunjuk Wakil Wali Kota Madiun, F. Bagus Panuntun, sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Madiun, Rabu (21/1/2026). Langkah cepat ini diambil untuk menjamin roda pemerintahan dan pelayanan publik di Kota Madiun tetap berjalan normal.
Penunjukan ini merupakan respons atas penetapan status tersangka dan penahanan Wali Kota Madiun, Maidi, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan pada Senin (19/1/2026) lalu. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap Wali Kota Madiun Maidi pada Selasa (20/1/2026) usai ditetapkan menjadi tersangka.
Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Perintah Gubernur Jatim Nomor 100.1.4.2/2312/011.2/2026 tertanggal 20 Januari 2026.
Khofifah menjelaskan, keputusan ini berlandaskan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 65 dan Pasal 66. Selain itu, kebijakan ini merujuk pada Radiogram Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI dan rilis resmi KPK mengenai penahanan Maidi.
“Langkah ini sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Tujuannya agar pemerintahan daerah tetap stabil dan profesional. Pelayanan masyarakat tidak boleh terhenti dalam kondisi apapun,” tegas Khofifah, Rabu (21/1/2026).
Dalam surat perintah tersebut, terdapat tiga mandat utama yang diberikan kepada F. Bagus Panuntun. Antara lain, melaksanakan tugas dan kewenangan Wali Kota Madiun sesuai regulasi yang berlaku. Lalu, melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Mendagri melalui Gubernur Jatim. Terakhir, menjalankan tugas tersebut sejak surat ditetapkan hingga adanya kebijakan pemerintah lebih lanjut.
Khofifah berharap Plt Wali Kota Madiun dapat menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab dan integritas tinggi. Ia menekankan pentingnya penerapan tata kelola pemerintahan yang bersih serta akuntabel guna memulihkan kepercayaan publik. “Kepentingan masyarakat Kota Madiun harus tetap menjadi prioritas utama," pungkasnya.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
