Di sisi lain, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menegaskan bahwa keberhasilan penanganan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di Surabaya tidak lepas dari budaya gotong royong yang dikembangkan melalui program Kampung Pancasila.
Eri menjelaskan, kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Surabaya sebenarnya hanya mampu memperbaiki sekitar 2.400 unit rumah per tahun. Namun, berkat sinergi dengan pemerintah pusat dan sektor swasta, angka tersebut melonjak tajam.
“Tahun ini kami optimistis bisa mencapai 4.000 unit. Dari APBD sekitar 2.400 unit, kemudian dukungan Kementerian PKP 1.000 unit, sisanya berasal dari kolaborasi dengan pengembang besar seperti Pakuwon dan Ciputra,” jelasnya.
Ia menekankan bahwa pembangunan kota tidak bisa hanya bertumpu pada anggaran pemerintah, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Melalui pendekatan Kampung Pancasila, Pemkot Surabaya berhasil mengajak para pelaku usaha untuk ikut berkontribusi dalam program sosial tersebut.
“Saya ajak pengusaha terlibat, lalu saya tunjukkan hasilnya. Ketika mereka melihat dampaknya nyata, kepercayaan tumbuh dan dukungan terus mengalir,” katanya.
Selain fokus pada perbaikan rumah, pemerintah juga mulai mengarahkan pengembangan hunian ke konsep vertikal. Dalam pertemuan tersebut, turut dibahas rencana pembangunan Rumah Susun Milik (Rusunami) yang menyasar generasi muda di Surabaya.
Eri mengakui, keterbatasan lahan di pusat kota menjadi tantangan utama untuk pembangunan rumah subsidi tapak. Oleh karena itu, pengembangan akan difokuskan ke kawasan Surabaya Raya, sementara di dalam kota diarahkan ke hunian vertikal.
“Untuk rumah subsidi, arahnya ke Surabaya Raya. Sedangkan di dalam kota, kami akan mengembangkan Rusunami sesuai arahan pemerintah pusat,” pungkasnya.
Dengan kolaborasi kuat antara pemerintah pusat, daerah, dan swasta, lonjakan bantuan perumahan ini diharapkan tidak hanya memperbaiki kualitas hunian, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi baru bagi masyarakat Jawa Timur.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
