SURABAYA, iNewsSurabaya.id – Suasana di Gedung Dewan Kesenian Surabaya (DKS) tak lagi dipenuhi alunan musik atau tawa para pelaku seni. Sebaliknya, langkah tegas petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menggema, mengangkut satu per satu peralatan kesenian yang selama ini menjadi saksi perjalanan kreatif para seniman kota.
Perangkat gamelan dipindahkan, properti panggung diangkat, dan perlahan ruang yang dulunya hidup mulai kosong. Di pintu masuk, stiker merah bertuliskan pelanggaran menjadi simbol bahwa gedung tersebut kini berada di bawah kendali penuh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.
Bagi sebagian orang, ini mungkin sekadar penertiban aset. Namun bagi para seniman, ini adalah kehilangan ruang yang selama ini menjadi “rumah”.
Pengosongan Gedung DKS Surabaya oleh Pemkot picu penolakan seniman. Konflik ini mengungkap pentingnya ruang budaya bagi identitas kota. Foto iNewsSurabaya.id/alup
Sejumlah seniman memilih tetap bertahan di sekitar lokasi. Mereka berkumpul, berdiskusi, bahkan sesekali berdebat dengan petugas. Bukan sekadar menolak, tetapi mempertahankan sesuatu yang mereka anggap lebih dari sekadar bangunan.
Ketua DKS, Chrisman Hadi, menilai proses pengosongan dilakukan secara sepihak dan tidak transparan. Ia mengaku kecewa karena petugas tidak dapat menunjukkan dokumen lengkap saat diminta di lapangan.
“Ditanya surat tugas, surat perintah, sampai berita acara, tidak bisa ditunjukkan. Ini yang kami sayangkan. Kami akan tempuh jalur hukum dan tetap bertahan,” ujarnya dengan nada tegas.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
