SURABAYA, iNewsSurabaya.id – Perubahan dunia industri yang semakin cepat mendorong perlunya transformasi budaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang lebih adaptif dan berorientasi pada manusia. Kompleksitas risiko kerja, digitalisasi industri, hingga tingginya tekanan produktivitas dinilai menjadi tantangan baru dalam penerapan keselamatan kerja di berbagai sektor.
Hal itu mengemuka dalam Seminar K3 Nasional yang digelar Dewan K3 Provinsi Jawa Timur (DK3P Jatim) di Hall Plaza Airlangga Universitas Airlangga Surabaya. Kegiatan tersebut diikuti sekitar 1.000 peserta, terdiri atas 300 peserta luring dan 700 peserta daring.
Seminar ini mengangkat isu penting mengenai human factors atau faktor manusia dalam membangun budaya keselamatan kerja di tengah perubahan pola industri modern. Hadir sebagai narasumber praktisi dan ahli K3 nasional, Syamsul Arifin serta Sugiarto, dengan moderator Dr. Neffrety Nilamsari.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur Sigit Priyanto menegaskan bahwa budaya K3 tidak lagi cukup dipahami sebatas pemenuhan aturan administratif.
Menurutnya, keselamatan kerja harus menjadi kesadaran kolektif yang hidup dalam setiap aktivitas kerja di lingkungan perusahaan maupun instansi.
“Budaya K3 harus menjadi bagian dari perilaku sehari-hari, bukan sekadar kewajiban formal,” ujar Sigit saat membacakan sambutan gubernur.
Dalam kesempatan itu, Pemprov Jatim juga menyoroti tren peningkatan kasus kecelakaan kerja yang terus mengalami kenaikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2022 tercatat sebanyak 25.396 kasus, kemudian naik menjadi 31.448 kasus pada 2023, meningkat lagi menjadi 37.780 kasus pada 2024, hingga mencapai sekitar 48.402 kasus pada 2025.
Lonjakan tersebut dinilai menjadi alarm penting bagi seluruh pihak agar penguatan budaya keselamatan dilakukan secara lebih serius dan partisipatif.
Pendekatan human factors disebut menjadi salah satu kunci utama karena manusia merupakan pusat dari seluruh sistem kerja. Faktor fisik, psikologis, komunikasi, lingkungan kerja, kepemimpinan, hingga budaya organisasi disebut memiliki pengaruh besar terhadap munculnya risiko kecelakaan kerja.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Prof. Dr. dr. Erwin Astha Triyono dan Direktur Pengelolaan Infrastruktur, Lingkungan, dan Operasional Universitas Airlangga Prof. Iman Prihandono.
Wakil Ketua DK3P Jatim Edi Priyanto menjelaskan bahwa upaya membangun budaya K3 tidak bisa dilakukan oleh pemerintah atau perusahaan saja. Menurutnya, diperlukan keterlibatan aktif berbagai unsur masyarakat.
“Keselamatan harus menjadi gerakan bersama. Semua pihak harus terlibat, mulai pemerintah, perusahaan, pekerja, akademisi, organisasi masyarakat hingga komunitas K3,” katanya.
Sementara itu, narasumber Syamsul Arifin dalam materinya bertajuk To Err is Human: Menyelami Makna Kesalahan Manusia menjelaskan bahwa kecelakaan kerja tidak semata-mata disebabkan kesalahan individu pekerja.
Ia menilai pendekatan K3 konvensional selama ini terlalu fokus menyalahkan pekerja lapangan atau human error. Padahal, menurut teori James Reason, manusia pada dasarnya rentan melakukan kesalahan sehingga akar persoalan sering kali berasal dari kelemahan sistem organisasi.
Mulai dari desain kerja, pengawasan, komunikasi, tekanan kerja hingga budaya perusahaan disebut turut memengaruhi potensi terjadinya kecelakaan kerja.
Syamsul juga menyoroti konsep sharp-end dan blunt-end, yakni kecelakaan kerja bukan hanya dipicu pekerja di lapangan, tetapi juga dipengaruhi kebijakan manajemen dan sistem perusahaan yang kurang mendukung keselamatan.
Di sisi lain, narasumber Sugiarto membahas perubahan paradigma K3 setelah hadirnya KUHP baru Nomor 1 Tahun 2023. Ia menyebut kecelakaan kerja kini tidak lagi dipandang sekadar persoalan teknis industri, tetapi dapat masuk dalam ranah pidana korporasi.
Menurutnya, perusahaan dapat menjadi subjek hukum apabila terbukti lalai dalam menerapkan sistem keselamatan kerja hingga menyebabkan kecelakaan serius atau fatal.
“Pertanyaannya bukan lagi siapa yang salah, tetapi mengapa sistem gagal mencegah kecelakaan,” ujarnya.
Karena itu, perusahaan dinilai perlu membangun safety leadership yang kuat serta memastikan budaya keselamatan benar-benar diterapkan di seluruh lini kerja.
Seminar tersebut diharapkan menjadi momentum memperkuat kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, praktisi, dan masyarakat dalam membangun budaya K3 yang lebih efektif dan mampu menjawab tantangan dunia kerja masa depan.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
