SURABAYA, iNewsSurabaya.id – Polemik tukar-menukar lahan eks Tanah Ganjaran di Kelurahan Sumur Welut, Kecamatan Lakarsantri, mulai menemukan titik terang. Setelah melalui berbagai pembahasan, seluruh pihak sepakat tidak lagi memperdebatkan proses tukar guling antara Pemerintah Kota Surabaya dan PT Bhakti Tamara yang dinilai telah sesuai dengan aturan yang berlaku.
Kini perhatian beralih pada satu hal yang dianggap lebih penting, yakni bagaimana hasil dari proses tersebut dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Sumur Welut.
Kesepakatan itu mengemuka dalam hearing yang digelar Komisi A DPRD Surabaya dan dipimpin Ketua Komisi A, Yona Bagus Widyatmoko. Pertemuan tersebut dihadiri Tim 9 Ganjaran, Ketua LPMK, seluruh Ketua RW se-Kelurahan Sumur Welut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Surabaya, Kecamatan Lakarsantri, serta pihak PT Bhakti Tamara.
Dalam forum tersebut, Komisi A DPRD Surabaya meminta BPKAD bersama pemerintah wilayah melakukan inventarisasi aset milik Pemkot Surabaya yang berada di sekitar Sumur Welut. Aset tersebut nantinya diharapkan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.
Menurut Yona, pembahasan saat ini tidak lagi berkutat pada legalitas tukar-menukar lahan, melainkan bagaimana warga bisa merasakan dampak positif dari kebijakan tersebut.
"Kami melihat seluruh peserta hearing tidak lagi mempermasalahkan proses tukar-menukar lahan karena telah dilakukan sesuai ketentuan. Yang menjadi perhatian sekarang adalah bagaimana warga memperoleh manfaat konkret. Karena itu kami meminta BPKAD bersama kelurahan dan kecamatan segera mengidentifikasi aset Pemkot yang dapat dimanfaatkan masyarakat," tegas Yona.
Sebagai bentuk keseriusan, Komisi A DPRD Surabaya memberikan batas waktu maksimal 30 hari kerja kepada BPKAD dan Kecamatan Lakarsantri untuk menyelesaikan pendataan aset yang berpotensi dimanfaatkan warga.
"Kami tidak ingin persoalan ini berlarut-larut. Dalam waktu 30 hari kerja, hasil pendataan harus sudah dilaporkan agar langkah selanjutnya bisa segera ditindaklanjuti demi kepentingan warga Sumur Welut," ujarnya.
Masyarakat Sumur Welut berharap aset yang nantinya ditemukan dapat dikembangkan menjadi fasilitas yang benar-benar berdampak terhadap kehidupan warga.
Beberapa usulan yang muncul di antaranya pembangunan kolam pancing, taman bermain anak, lapangan olahraga, pengembangan pasar rakyat, hingga lahan pertanian produktif yang mampu mendukung peningkatan ekonomi masyarakat setempat.
Ketua RW 01 Sumur Welut, Soewarno, menegaskan bahwa warga sejak awal lebih mengutamakan manfaat daripada memperdebatkan aspek administrasi tukar-menukar lahan.
"Harapan kami sederhana, warga Sumur Welut bisa mendapatkan fasilitas yang bermanfaat dan produktif. Jika ada aset yang bisa dimanfaatkan untuk sarana olahraga, ruang publik, pasar atau pertanian produktif, tentu akan sangat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata Soewarno.
Selain membahas pemanfaatan aset daerah, hearing juga menghasilkan kesepakatan terkait penyaluran program Corporate Social Responsibility (CSR) dari PT Bhakti Tamara.
Perusahaan diminta menjalin koordinasi dengan Kelurahan Sumur Welut, LPMK, dan para Ketua RW agar program CSR yang dijalankan benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat serta mengikuti ketentuan yang berlaku.
Kesepakatan tersebut menjadi langkah baru dalam penyelesaian persoalan eks Tanah Ganjaran Sumur Welut. Tidak hanya berhenti pada penyelesaian administratif, tetapi juga diarahkan untuk menghasilkan program yang mampu memberikan manfaat nyata bagi warga.
Dengan tenggat waktu 30 hari yang diberikan DPRD Surabaya, masyarakat kini menanti realisasi pemanfaatan aset dan program pembangunan yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup serta kesejahteraan warga Sumur Welut.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
