SURABAYA, iNewsSurabaya.id – Pemerintah daerah (Pemda) didorong untuk tidak sekadar menjalankan instruksi pemerintah pusat, tetapi mampu menerjemahkan berbagai program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto menjadi kebijakan yang inovatif, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Pesan tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Regional Monitoring dan Evaluasi Program Direktif Presiden yang diselenggarakan Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri di Surabaya, Kamis (18/6/2026).
Sekretaris BSKDN Kemendagri, Dr. Noudy R.P. Tendean, menegaskan bahwa keberhasilan 10 program prioritas Presiden tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pemerintah pusat. Peran pemerintah daerah menjadi faktor penting karena mereka berada di garis depan dalam pelaksanaan program yang langsung menyentuh masyarakat.
Menurut Noudy, pemerintah daerah harus mampu memanfaatkan data sebagai dasar penyusunan kebijakan. Data yang akurat dinilai menjadi fondasi utama dalam menciptakan program yang efektif dan sesuai kebutuhan warga.
“BSKDN mendorong seluruh pemerintah daerah untuk berdata, berdaya, dan berdampak. Data tidak boleh berhenti sebagai laporan administratif, tetapi harus menjadi dasar lahirnya kebijakan yang tepat sasaran, efektif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Noudy menjelaskan, di era pemerintahan modern, setiap kebijakan publik harus dibangun berdasarkan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah harus terus diperkuat agar seluruh program nasional berjalan optimal.
Dalam forum tersebut, BSKDN memaparkan 10 program prioritas Presiden Prabowo yang menjadi fokus pengawalan pemerintah daerah. Program tersebut meliputi pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan tiga juta rumah, pembentukan Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, swasembada pangan, cek kesehatan gratis, Sekolah Garuda, hingga penghapusan kemiskinan ekstrem.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
