SURABAYA, iNewsSurabaya.id – Implementasi mandatori biodiesel B50 dinilai menjadi langkah strategis dalam memperkuat ketahanan energi nasional. Kebijakan ini juga memangkas ketergantungan Indonesia terhadap impor minyak mentah.
Namun, pemerintah diingatkan untuk menjaga ketat keseimbangan pasokan minyak sawit (crude palm oil/CPO) agar tidak memicu gejolak harga di sektor pangan.
Langkah besar ini ditandai dengan peluncuran resmi program mandatori Biodiesel B50 oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, di SPBU 34.413.40 Rest Area KM 57A Tol Jakarta–Cikampek, Karawang, Kamis (9/7/2026).
Pemerintah memproyeksikan implementasi B50 mampu menghemat devisa negara hingga Rp170 triliun per tahun serta menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 44,46 juta ton CO₂.
Program ini nantinya akan diterapkan secara masif pada berbagai sektor, mulai dari kendaraan bermotor, alat berat pertambangan, mesin pertanian, kereta api, angkutan laut, hingga pembangkit listrik.
Pakar Ekonomi sekaligus Dosen Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (FEB UB), Noval Adib, Ph.D., menilai kebijakan ini akan memberikan stimulus positif bagi perekonomian nasional.
"Penggunaan kelapa sawit sebagai bahan baku solar tentu akan menggerakkan perekonomian kita. Dampaknya sangat positif bagi APBN karena banyak sektor ikut bergerak, mulai dari perkebunan sawit, distribusi, hingga industri pengolahannya," ujar Noval saat dihubungi, Sabtu (11/7/2026).
Menurut Noval, program B50 menjadi tameng strategis untuk melindungi Indonesia dari fluktuasi harga minyak dunia yang kerap bergejolak akibat ketegangan geopolitik global. Ia mencontohkan konflik di kawasan Timur Tengah yang kerap memicu lonjakan harga minyak mentah dunia. Jika Indonesia masih bergantung pada impor, kondisi tersebut dipastikan akan membengkakkan beban subsidi energi.
"Kalau kita bisa lebih mandiri dengan memanfaatkan bahan bakar berbasis kelapa sawit, tentu risiko beban APBN akibat kenaikan harga minyak dunia dapat ditekan seminimal mungkin," katanya.
Meski berdampak positif pada sektor energi, Noval memberikan catatan kritis agar pemerintah tetap mengontrol pasokan CPO secara bijak. Sebab, komoditas yang sama juga merupakan bahan baku utama industri minyak goreng yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat luas.
"Jangan sampai terjadi perebutan bahan baku antara industri biodiesel dan industri minyak goreng. Kalau pasokan domestik tidak dikelola dengan matang, harga CPO bisa melambung dan berpotensi memicu inflasi pangan," tegasnya.
Selain itu, ia juga mengingatkan adanya potensi hidden cost atau biaya tersembunyi dari implementasi kebijakan baru ini. Risiko tersebut bisa berupa dampak sosial maupun ketimpangan antar sektor industri apabila regulasi turunan tidak dijalankan secara tepat.
Demi menyukseskan implementasi B50, keberadaan regulasi yang jelas menjadi harga mati, terutama bagi PT Pertamina Patra Niaga selaku ujung tombak distribusi energi nasional. Menurut Noval, kepastian hukum dan penyederhanaan birokrasi menjadi faktor penentu agar pelaksanaan di lapangan berjalan optimal tanpa hambatan operasional.
"Yang dibutuhkan masyarakat maupun pelaku usaha adalah kepastian hukum, regulasi yang transparan, serta birokrasi yang sederhana. Setiap kebijakan juga harus didasarkan pada kajian akademik yang matang," tuturnya.
Noval menekankan bahwa kunci keberhasilan B50 berada pada aspek pengawasan yang menyeluruh dan berkelanjutan.
"Standardisasi, monitoring, pengendalian, hingga evaluasi berkala harus dilakukan secara disiplin. Dengan begitu, target swasembada energi dapat tercapai tanpa mengorbankan stabilitas sektor industri lainnya," pungkas Noval.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
