Bukan Cuma Ngaji, 500 Santri dan Kiai di Jombang Dibekali Ilmu Kelola Keuangan

JOMBANG, iNewsSurabaya.id – Ratusan santri, kiai, tokoh agama, hingga pengasuh pondok pesantren di Jombang mendapat edukasi mengenai literasi dan inklusi keuangan. Sebanyak 500 peserta mengikuti kegiatan tersebut di tengah rangkaian Muktamar Nahdlatul Ulama.

Kegiatan bertajuk Majelis Pemberdayaan Masyarakat “Membangun Kemandirian Masyarakat Menuju Indonesia Berdaya” itu berlangsung di Aula MAN 4 Jombang. Pondok Pesantren Mamba’ul Ma’arif Denanyar menjadi tuan rumah kegiatan yang mempertemukan unsur pemerintah, pesantren, perbankan, dan masyarakat tersebut.

Kegiatan digelar oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bersama Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Fokus pembahasannya tidak hanya mengenai keuangan, tetapi juga penguatan kapasitas masyarakat melalui pendidikan, ekonomi, lingkungan, serta ketahanan pangan.

Majelis Pemberdayaan Masyarakat tersebut merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi Simposium Nasional, Bahtsul Masail Inklusif, Bedah Buku, serta Ngaji Lingkungan dan Ketahanan Pangan.

Acara dibuka Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar. Dalam sambutannya, Muhaimin menilai peningkatan pengetahuan masyarakat menjadi salah satu kunci untuk membangun kemandirian.

Menurut dia, pesantren mempunyai posisi strategis karena perannya tidak berhenti sebagai pusat pendidikan agama. Pesantren juga memiliki potensi untuk menjadi penggerak ekonomi dan pemberdayaan masyarakat.

“Pesantren memiliki dua sisi yang harus menjadi perhatian bersama. Di satu sisi, pesantren merupakan kekuatan besar dalam pemberdayaan masyarakat. Namun di sisi lain, kita juga tidak boleh menutup mata terhadap potensi pesantren menjadi kantong kemiskinan apabila aspek kemandirian ekonominya tidak diperkuat,” ujar Muhaimin Iskandar.

Muhaimin menambahkan, sejak awal banyak pesantren telah mengembangkan lahan maupun kegiatan produktif untuk menopang pembiayaan pendidikan. Pola tersebut dinilai dapat terus dikembangkan agar pesantren mampu melahirkan pelaku usaha yang mandiri.

Menurutnya, ekosistem pesantren sebenarnya memiliki modal yang cukup untuk berkembang menjadi kekuatan ekonomi karena memiliki sumber daya manusia, jaringan masyarakat, serta aktivitas pendidikan.

LPS Beri Pemahaman soal Keuangan Syariah

Dalam kegiatan tersebut, LPS turut terlibat dalam sesi pembukaan sekaligus menjadi narasumber Simposium Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah.

Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS Farid Azhar Nasution menjadi salah satu dari empat narasumber dalam sesi panel yang berlangsung selama 60 menit.

Selain Farid, hadir Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu Kemenko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Prof. Dr. rer. nat. Abdul Haris, M.Sc., Komisaris Independen PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Lukmanul Hakim, serta Direktur Utama Bank Syariah Indonesia Anggoro Eko Cahyo.

Diskusi tersebut dipandu Dr. Amin Mudzakkir, Asisten Deputi Pemberdayaan Masyarakat Daerah Tertentu Kemenko Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Bagi LPS, kalangan pesantren merupakan kelompok strategis untuk mendapatkan edukasi keuangan. Pesantren dinilai mempunyai pengaruh luas karena berhubungan langsung dengan santri, keluarga, alumni, serta masyarakat di sekitarnya.

Melalui edukasi tersebut, peserta diperkenalkan lebih jauh dengan fungsi LPS dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. Peserta juga mendapatkan pemahaman mengenai pentingnya menabung serta menggunakan produk dan layanan keuangan secara bijak.

Farid mengatakan, literasi keuangan tidak semata-mata diukur dari seberapa banyak seseorang mengenal produk perbankan. Hal yang lebih penting adalah kemampuan mengambil keputusan keuangan dengan mempertimbangkan keamanan dan kebutuhan.

“Literasi keuangan pada akhirnya bukan hanya tentang seberapa jauh masyarakat mengenal produk dan layanan keuangan, tetapi tentang kemampuan untuk mengambil keputusan keuangan yang tepat, aman, dan bertanggung jawab,” kata Farid.

Ia menilai kiai dan tokoh agama mempunyai peran penting dalam menyampaikan pengetahuan tersebut karena memiliki kedekatan dengan masyarakat.

“Kami berharap semakin banyak masyarakat yang memahami pentingnya menabung di bank konvensional maupun bank syariah, memahami manfaat penjaminan simpanan, serta semakin percaya dan bijak dalam menggunakan layanan keuangan, termasuk layanan keuangan syariah,” imbuhnya.

Dalam kesempatan tersebut, LPS juga mengingatkan masyarakat bahwa simpanan nasabah bank dijamin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Karena itu, pemahaman mengenai persyaratan dan ketentuan penjaminan menjadi bagian penting dari literasi keuangan. Masyarakat tidak hanya perlu mengetahui bahwa terdapat lembaga penjamin simpanan, tetapi juga memahami bagaimana ketentuan tersebut berlaku terhadap simpanan mereka.

Kepercayaan masyarakat terhadap perbankan menjadi salah satu fondasi penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Karena itu, peningkatan literasi perlu dilakukan secara berkelanjutan agar akses terhadap layanan keuangan diikuti kemampuan menggunakannya secara aman dan bertanggung jawab.

Farid Azhar Dekat dengan Kultur Pesantren

Kehadiran Farid Azhar Nasution dalam forum yang diikuti kalangan pesantren juga menjadi bagian dari pendekatan edukasi yang lebih dekat dengan masyarakat.

Pesantren tidak hanya dipandang sebagai lembaga pendidikan keagamaan, tetapi juga sebagai ruang pembentukan karakter dan kemandirian. Nilai tersebut dinilai memiliki keterkaitan dengan pentingnya masyarakat memahami dan mengelola keuangan secara bertanggung jawab.

Dalam forum di Jombang, pesan literasi keuangan disampaikan melalui dialog bersama kiai, santri, dan tokoh masyarakat. Materi mengenai fungsi LPS, penjaminan simpanan, kebiasaan menabung, hingga pemanfaatan layanan keuangan syariah menjadi bagian dari pembahasan.

Pendekatan semacam ini membuat edukasi keuangan tidak hanya berbicara mengenai produk perbankan, tetapi juga dikaitkan dengan kebutuhan dan kehidupan sehari-hari masyarakat.

Kolaborasi antara pemerintah, LPS, pesantren, dan berbagai pihak diharapkan dapat memperluas pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan keuangan.

Dengan literasi yang semakin baik, masyarakat diharapkan tidak sekadar memiliki akses terhadap layanan keuangan, tetapi juga mampu menentukan pilihan secara tepat, aman, dan sesuai kebutuhan.

Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari dorongan untuk membangun masyarakat yang lebih literat, inklusif, mandiri, dan berdaya.

Editor : Arif Ardliyanto