SURABAYA, iNewsSurabaya.id – Peningkatan kapasitas terminal peti kemas di sejumlah pelabuhan Indonesia mulai menghadapi tantangan baru. Kecepatan bongkar muat yang semakin tinggi perlu dibarengi kesiapan fasilitas logistik di sisi darat agar kontainer tidak menumpuk setelah keluar dari terminal.
Persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan alat bongkar muat. Depo kontainer, gudang, jalan, armada trucking, sistem informasi hingga koordinasi antarpelaku logistik menjadi bagian penting yang menentukan kelancaran distribusi.
Peneliti Pusat Studi Transportasi dan Logistik UGM, Prof. Kuncoro Harto Widodo, mengatakan pertumbuhan arus peti kemas harus diikuti penguatan seluruh simpul dalam ekosistem logistik.
Menurut pakar manajemen logistik dan rantai pasok tersebut, peningkatan layanan tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan infrastruktur fisik. Integrasi data, kesiapan sumber daya manusia dan dukungan regulasi juga dibutuhkan agar setiap tahapan distribusi dapat berjalan selaras.
“Hambatan pada satu simpul akan berdampak pada simpul lainnya,” ujar Kuncoro.
Ia menjelaskan, volume arus peti kemas nasional menunjukkan pertumbuhan positif dalam lima tahun terakhir. Kondisi itu membuat keterhubungan antarsimpul semakin penting, terutama ketika kapasitas terminal terus ditingkatkan.
Salah satu langkah yang didorong Kuncoro adalah memperkuat integrasi data antara terminal, perusahaan pelayaran, depo, perusahaan trucking, kawasan industri hingga pemerintah.
Pemanfaatan National Logistics Ecosystem (NLE) juga dinilai perlu terus dioptimalkan. Sistem tersebut diharapkan mampu membuat informasi bergerak lebih cepat sehingga dapat mengantisipasi pergerakan barang.
“Yang diidealkan itu aliran informasi mestinya setiap saat bahkan kalau bisa mendahului aliran barang,” katanya.
Selain digitalisasi, Kuncoro mendorong pengembangan angkutan barang menggunakan kereta api sebagai salah satu alternatif distribusi menuju pelabuhan. Moda tersebut juga dapat mendukung penanganan kendaraan over dimension over load (ODOL) di jalur darat.
Pandangan serupa disampaikan praktisi kepelabuhanan dan logistik dari Institut Transportasi dan Logistik (ITL) Trisakti, Wahyono Bimarso.
Menurut Wahyono, kemampuan terminal peti kemas di Indonesia secara umum telah semakin baik dan memenuhi standar internasional. Namun, produktivitas terminal tidak akan memberikan hasil maksimal jika fasilitas di luar pelabuhan belum mampu mengikuti peningkatan tersebut.
“Terminal peti kemas kita sebenarnya sudah berstandar internasional. Persoalan utama justru muncul setelah kontainer keluar dari pelabuhan. Kecepatan bongkar muat tidak akan berdampak maksimal apabila depo, gudang, jalan, dan sistem distribusi di sisi darat tidak berkembang dengan kecepatan yang sama,” ujar Wahyono.
Kondisi tersebut, kata dia, dapat dilihat di Merauke. Fasilitas pelabuhan dinilai sudah memadai, tetapi keterbatasan lapangan penumpukan dan gudang di belakang pelabuhan masih menjadi persoalan.
“Pelabuhannya sudah bagus, peralatannya lengkap, tetapi dari sana belum ada lapangan penumpukan atau gudang di belakang pelabuhan,” katanya.
Wahyono menilai pengembangan kapasitas terminal seharusnya dirancang bersamaan dengan kesiapan simpul logistik lainnya. Jika tidak, persoalan kepadatan hanya akan berpindah dari terminal menuju depo, trucking, gudang atau jaringan jalan.
Dari sisi pelayaran, peningkatan kapasitas dan produktivitas terminal tetap diperlukan untuk menjaga efisiensi operasional kapal.
Ketua DPC INSA Semarang, Hari Ratmoko, mengatakan produktivitas terminal peti kemas saat ini sudah cukup baik. Meski demikian, peningkatan kapasitas dermaga dan kedalaman alur tetap diperlukan untuk mengantisipasi pertumbuhan trafik kapal.
“Semakin lancar bongkar muat, maka akan semakin efisien dan efektif waktunya dan shipping line akan senang. Waktu sandar di Pelabuhan Tanjung Emas cepat, bongkar cepat, memuat cepat dan bisa menuju ke pelabuhan berikutnya sesuai schedule,” ujarnya.
Menurut Hari, peningkatan produktivitas terminal harus berjalan beriringan dengan fasilitas penyangga di luar terminal. Salah satu simpul yang memiliki peran penting adalah depo kontainer.
“Depo kontainer itu cukup punya peran penting dalam supply chain,” katanya.
Depo tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan kontainer kosong. Fasilitas tersebut juga dapat menjadi buffer ketika lapangan penumpukan di dalam pelabuhan mulai padat.
Sementara itu, Ketua DPC Aptrindo Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, Supriyono, mengatakan kondisi sisi darat Pelabuhan Tanjung Emas pada awal semester II 2026 relatif lancar.
“Sekarang sudah lancar untuk perputaran truk di Pelabuhan Tanjung Emas. Tidak ada kendala lagi karena kondisi yard di pelabuhan juga tidak sepadat di awal-awal tahun,” katanya.
Meski kondisi perputaran truk membaik, sejumlah persoalan masih perlu diperhatikan. Salah satunya perubahan jadwal kapal yang dapat membuat kendaraan harus menunggu lebih lama.
Implementasi Terminal Booking System (TBS) juga dinilai masih dapat dioptimalkan, khususnya berkaitan dengan ketersediaan slot kendaraan.
Aptrindo turut mendorong agar depo kontainer di Semarang dapat beroperasi selama 24 jam. Dengan pola operasional tersebut, pergerakan kontainer diharapkan lebih fleksibel sehingga potensi antrean kendaraan dapat ditekan.
Merauke Hadapi Keterbatasan Depo dan Lapangan Penumpukan
Tantangan kesiapan simpul logistik darat juga terlihat di kawasan timur Indonesia, khususnya Merauke.
Kepala Cabang PT Salam Pacific Indonesia Lines (SPIL) Merauke, Puji Hermoko, mengatakan salah satu kebutuhan mendesak adalah tersedianya depo kontainer di luar kawasan pelabuhan.
“Kontainer harus bisa keluar, dalam arti harus ada backup depo di luar karena Merauke 100% deponya di dalam,” ujarnya.
Keterbatasan ruang penumpukan tersebut berpengaruh terhadap biaya logistik. SPIL bahkan beberapa kali menurunkan muatan di Timika sebelum kemudian digabungkan dengan kapal lain menuju Merauke.
Kondisi itu membuat rantai distribusi menjadi lebih panjang dan berpotensi menambah risiko terhadap komoditas, terutama muatan pangan.
“Harapan kami, ada kebijakan dari Pemda maupun Pemprov sehingga kami bisa membuat depo di luar,” katanya.
Kebutuhan tersebut juga menjadi perhatian pengelola TPK Merauke.
Terminal Head TPK Merauke, Muhammad Rasul Irmadani, mengatakan pihaknya menyiapkan revitalisasi lapangan penumpukan seluas 1,4 hektare untuk meningkatkan kapasitas pelayanan peti kemas.
Revitalisasi mencakup perbaikan infrastruktur, penguatan akses serta penambahan peralatan bongkar muat berupa rubber tyred gantry crane (RTG). Pekerjaan tersebut masih dalam proses lelang di kantor pusat.
“Pekerjaan revitalisasi itu nanti luasannya 1,4 hektare yang mau diperbaiki. Untuk penguatan, perbaikan akses, pembuatan jalur alat RTG. Dengan adanya RTG itu, kami berharap kapasitas bertambah ke atas,” ujar Rasul.
Di sisi lain, keberadaan depo di luar pelabuhan tetap dibutuhkan agar aktivitas penumpukan tidak membebani ruang operasional terminal.
Namun, pengembangan depo eksternal masih menghadapi sejumlah kendala, mulai dari investasi hingga daya dukung jalan.
“Depo itu sebenarnya lini dua, memang harus di luar pelabuhan. Kami berharap perusahaan pelayaran membuat depo di luar pelabuhan. Namun, ada beberapa kendala, mulai dari kebutuhan investasi hingga izin pemerintah untuk lintas jalan keluar karena daya dukung jalan,” jelasnya.
Pemerintah daerah, lanjut Rasul, telah menawarkan lokasi untuk pengembangan depo. Rencana pengembangan kawasan juga disiapkan melalui Rencana Induk Pelabuhan (RIP) untuk jangka pendek, menengah dan panjang.
“Kalau kita mau melakukan pengembangan, ada Rencana Induk Pelabuhan atau RIP. Ini sementara disusun untuk jangka pendek, menengah, dan panjang. Penyusunannya juga melibatkan para pemangku kepentingan, termasuk KSOP dan perhubungan laut,” terang Rasul.
Makassar Jadi Hub Distribusi Indonesia Timur
Kebutuhan menjaga kesinambungan arus peti kemas juga menjadi perhatian di TPK New Makassar.
Terminal Head TPK New Makassar, Teguh Firdaus, mengatakan aktivitas terminal sejauh ini berjalan dengan baik. Makassar memiliki posisi sebagai salah satu hub utama distribusi berbagai komoditas menuju kawasan timur Indonesia.
“Makassar jadi hub untuk Indonesia Timur. Jadi simpul utama distribusi berbagai komoditas yang bergerak menuju kawasan timur Indonesia,” ulasnya.
Menurut Teguh, kesiapan infrastruktur dan peralatan bongkar muat menjadi salah satu fokus untuk menjaga konsistensi pelayanan terminal.
Namun, arus logistik tidak berhenti ketika kontainer keluar dari kapal. Pergerakan menuju sisi darat juga harus dijaga agar tidak menimbulkan penumpukan pada simpul berikutnya.
“Agar kelancaran distribusi kontainer bisa terjaga. Karena kelancaran distribusi tidak hanya bergantung pada kecepatan bongkar muat di dermaga, tetapi juga kesinambungan pergerakan kontainer setelah keluar dari kapal menuju sisi darat,” tuturnya.
Teguh mengatakan kapasitas TPK New Makassar saat ini masih memadai untuk mendukung sirkulasi peti kemas. Koordinasi antara operator terminal, shipping line, perusahaan trucking, pengelola depo dan pemilik barang menjadi bagian penting untuk menjaga kesinambungan rantai logistik.
Sementara itu, penguatan sisi darat juga dilakukan di TPK Ambon. Pelindo melakukan koordinasi dan evaluasi secara berkala bersama pemangku kepentingan serta pengguna jasa untuk mengantisipasi potensi bottleneck.
“Pelindo selalu koordinasi dan evaluasi dengan beberapa stakeholder dan customer terhadap kelancaran arus barang atau logistik,” ujar Terminal Head TPK Ambon, Yandi Sofyan Hadi, dalam keterangan tertulis.
Menurut Yandi, salah satu kebutuhan infrastruktur yang perlu diperhatikan untuk mengimbangi pertumbuhan arus peti kemas adalah peremajaan peralatan.
Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan peralatan bongkar muat tetap andal dan siap digunakan. Selain itu, Pelindo juga menjalin kerja sama dengan Pemerintah Kota Ambon untuk mendukung penambahan kapasitas lapangan penumpukan.
Rangkaian kondisi di sejumlah pelabuhan tersebut memperlihatkan bahwa peningkatan kapasitas terminal merupakan bagian dari rantai yang lebih besar. Ketika aktivitas bongkar muat semakin cepat, kesiapan depo, gudang, jalan, trucking, sistem informasi hingga koordinasi antarpelaku logistik menjadi faktor yang ikut menentukan kelancaran distribusi.
Dengan demikian, penguatan pelabuhan perlu berjalan bersamaan dengan pembenahan simpul logistik di darat. Tanpa kesinambungan tersebut, peningkatan kapasitas terminal berpotensi hanya memindahkan titik kepadatan dari dalam pelabuhan ke jalur distribusi berikutnya.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
