SURABAYA, iNewsSurabaya.id – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Timur (Jatim) akan kembali melakukan penelitian dan evaluasi terhadap program pembangunan di Jatim pada awal 2027.
Langkah ini menjadi tindak lanjut atas evaluasi terhadap perencanaan dan penganggaran lima sektor prioritas dengan total alokasi mencapai Rp27,52 triliun.
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jatim Hasoloan Manalu mengatakan, evaluasi tidak berhenti pada hasil yang telah disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Jatim. BPKP akan kembali melakukan penelitian sekaligus menyusun laporan lanjutan pada awal Januari 2027.
“Nanti kami akan buat laporan lagi di awal Januari dan kami akan melakukan penelitian juga,” ujar Hasoloan saat audiensi dengan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jumat (2/10/2026) malam.
Evaluasi BPKP sebelumnya mencakup perencanaan dan penganggaran Pemprov Jatim serta 38 pemerintah kabupaten/kota. Lima sektor yang menjadi perhatian yakni pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, dan penurunan prevalensi stunting.
Total alokasi anggaran untuk lima sektor tersebut mencapai Rp27.519,86 miliar atau sekitar Rp27,52 triliun. Dari jumlah tersebut, Pemprov Jatim mengalokasikan Rp5.099,35 miliar, sementara pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan Rp22.420,51 miliar.
Besarnya anggaran tersebut tersebar dalam 2.038 program, 3.303 kegiatan, dan 8.918 subkegiatan di seluruh Jatim.
Di tingkat Pemprov Jatim, sektor pendidikan memperoleh alokasi terbesar dengan Rp3.645,47 miliar. Kemudian pengentasan kemiskinan Rp930,36 miliar, kesehatan Rp319,88 miliar, ketahanan pangan Rp165,58 miliar, dan penurunan prevalensi stunting Rp38,06 miliar.
Sementara di tingkat kabupaten/kota, alokasi terbesar diarahkan untuk pengentasan kemiskinan sebesar Rp9.473,63 miliar. Selanjutnya pendidikan Rp6.760,16 miliar, kesehatan Rp2.998,90 miliar, ketahanan pangan Rp1.820,66 miliar, dan penurunan prevalensi stunting Rp1.367,15 miliar.
BPKP mendorong agar besarnya anggaran tersebut diikuti dengan penyelarasan langkah strategis antara Pemprov Jatim dan pemerintah kabupaten/kota. Menurut Hasoloan, koordinasi diperlukan agar berbagai kebijakan dapat diterapkan secara lebih efektif.
“Kami minta agar Pemprov Jatim sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat segera berkoordinasi dengan Bupati-Walikota agar menyelaraskan langkah strategisnya,” katanya.
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa sebelumnya menegaskan bahwa hasil evaluasi BPKP menjadi masukan untuk memperbaiki kualitas perencanaan dan penganggaran. Menurutnya, program pemerintah harus memiliki sasaran dan indikator yang jelas serta memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
Khofifah juga mengakui masih terdapat ruang perbaikan dalam desain intervensi. Ia menyebut hasil evaluasi menunjukkan adanya poin-poin yang berpotensi menimbulkan inefisiensi dan inefektivitas sehingga perlu dilakukan penyelarasan.
“Alhamdulillah, untuk indikator sasaran utama Pemprov Jatim dinilai BPKP telah berorientasi hasil dan terukur. Tapi memang masih ada ruang untuk perbaikan di poin-poin yang sekiranya memperlihatkan potensi inefisiensi dan inefektivitas,” ujarnya.
Untuk memperkuat penyelarasan tersebut, Khofifah mengusulkan agar Sekretaris Daerah dari 38 kabupaten/kota dilibatkan dalam forum bersama BPKP menjelang Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sebelum proses input SIPD untuk Tahun Anggaran 2028.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
