Kepala DLH Surabaya M Fikser mengungkapkan, terbongkarnya dugaan penyalahgunaan BBM subsidi tersebut bermula dari kegiatan survei lapangan untuk persiapan penilaian Adipura.
Saat itu, DLH membentuk sejumlah tim untuk memeriksa kondisi kebersihan di berbagai wilayah Surabaya. Salah satu tim yang bertugas di kawasan Surabaya Barat melakukan survei hingga mendekati Stadion Gelora Bung Tomo (GBT).
Namun, perjalanan tim sempat terhenti karena pintu akses kawasan tersebut masih terkunci. Sambil menunggu petugas membuka pintu, tim justru melihat aktivitas sebuah truk sampah yang menarik perhatian.
Kendaraan operasional DLH yang semestinya langsung meninggalkan kawasan ternyata berhenti terlebih dahulu di lokasi lain. Tempat tersebut diketahui berhadapan dengan area parkir petugas.
"Pada saat proses menunggu mereka melihat ada truk sampah yang kemudian dia harusnya langsung keluar, tetapi dia mampir lagi ke satu tempat yang kebetulan berhadapan dengan tempat parkirnya teman-teman," ungkap Fikser.
Melihat kejanggalan itu, Kepala Bidang Kebersihan dan Pemberdayaan Lingkungan Hidup DLH Surabaya Wasis Sutikno bersama Sekretaris DLH Maria Agustin Yuristina langsung melakukan pengecekan.
Kecurigaan petugas semakin kuat ketika sopir truk terlihat panik saat ditanya mengenai sejumlah galon yang berada di lokasi. Jawaban sopir mengenai isi galon tersebut justru memunculkan pertanyaan lebih lanjut.
"Pada saat mereka datang semacam gerebek, sopirnya ada agak sedikit panik, karena kemudian mereka bertanya ini galon apa, isinya apa. Jawabnya sudah pada enggak benar, sudah mencurigakan," jelas Fikser.
Petugas kemudian memeriksa isi galon dan mendapati bahan bakar tersebut merupakan solar. Pemeriksaan dilanjutkan ke sebuah gudang di sekitar lokasi. Di dalamnya, petugas menemukan banyak galon yang juga berisi solar.
"Ternyata benar itu adalah solar. Mereka coba melihat lagi lebih ke dalam, ada suatu tempat gudang, begitu dibuka banyak galon-galon yang ada di sana," katanya.
Pengakuan Sopir Berubah, Praktik Diduga Berlangsung Lima Tahun
Temuan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pemeriksaan terhadap dua sopir truk sampah yang diduga terlibat. DLH memanggil keduanya untuk menjalani pemeriksaan internal sekaligus membuat berita acara pemeriksaan (BAP).
Dalam keterangan awal, kedua sopir mengaku baru melakukan pemindahan solar selama sekitar dua bulan. Namun, setelah dimintai keterangan lebih mendalam, muncul pengakuan berbeda.
Salah satu sopir disebut mengaku telah menjalankan praktik pemindahan solar tersebut selama kurang lebih lima tahun. Sementara itu, sopir lainnya diduga telah melakukannya dalam kurun waktu yang lebih lama.
DLH tidak ingin pemeriksaan berhenti hanya pada kedua pengemudi. Fikser menyatakan seluruh temuan akan diteruskan kepada aparat penegak hukum (APH) untuk mendalami kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain.
Termasuk kemungkinan keterlibatan petugas administrasi di lingkungan DLH yang berkaitan dengan pengelolaan BBM kendaraan operasional.
"Kita teruskan ke APH, biar nanti terbukti apakah memang itu semua driver atau kemudian ini petugas administrasi di kita juga ada yang bermain. Keduanya (driver) kita proses sebagaimana aturan dan yang pasti proses ini berat," paparnya.
Fikser memastikan proses pemeriksaan dilakukan sesuai prosedur. Ia juga menyebut instruksi Wali Kota Surabaya menjadi dasar untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap pengawasan internal DLH.
Fikser menegaskan, solar yang dialokasikan untuk kendaraan pengangkut sampah merupakan kebutuhan operasional pelayanan publik. Karena itu, penggunaannya harus sesuai peruntukan dan tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan pribadi maupun pihak lain.
Ia juga memberikan apresiasi kepada para sopir DLH yang tetap menjalankan tugas secara jujur dan tidak terlibat dalam dugaan penyimpangan tersebut.
"Saya berterima kasih kepada para driver yang bersikap satria yang tidak melakukan pencurian, nyolong BBM yang seharusnya dipakai untuk memberikan pelayanan kepada warga Surabaya," ujarnya.
Sebagai langkah pencegahan, DLH berkomitmen memperketat pengawasan penggunaan BBM pada seluruh kendaraan operasional. Fikser memastikan praktik serupa tidak boleh kembali terjadi selama dirinya memimpin dinas tersebut.
"Saya pastikan bahwa selama saya masih di Dinas Lingkungan Hidup praktik-praktik ini tidak akan terulang kembali," tegasnya.
Di akhir keterangannya, Fikser turut menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat apabila pelayanan kebersihan DLH Surabaya selama ini belum berjalan maksimal.
Ia berharap pembenahan internal, termasuk pengungkapan dugaan penyalahgunaan solar subsidi, dapat menjadi momentum memperbaiki kualitas pelayanan kebersihan di Kota Pahlawan.
"Saya juga minta maaf apabila kemudian sampai hari ini layanan Dinas Lingkungan Hidup belum maksimal yang terbaik buat warga Surabaya. Mudah-mudahan ikhtiar baik kita untuk membuat Surabaya lebih baik bisa terwujud," pungkasnya.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
