SURABAYA, iNewsSurabaya.id – Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Surabaya Tahun Anggaran 2027 mendapat sejumlah catatan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Surabaya. Mulai dari perlindungan warga miskin, kualitas pendidikan, pemerataan pembangunan hingga rencana pinjaman daerah senilai Rp1,3 triliun menjadi perhatian serius.
Sorotan tersebut disampaikan juru bicara Fraksi PKS, Johari Mustawan atau yang akrab disapa Bang Jo, dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Surabaya, Senin (9/11/2026). Dalam pandangan akhir fraksi, PKS mengingatkan agar kebijakan anggaran pemerintah kota tidak hanya berorientasi pada besarnya belanja, tetapi juga harus memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Bang Jo menilai APBD merupakan instrumen penting untuk mewujudkan keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan warga. Karena itu, keberhasilan pengelolaan keuangan daerah tidak semestinya hanya diukur dari tingkat penyerapan anggaran.
"Keberhasilan APBD tidak cukup diukur dari besarnya anggaran yang terserap. Yang lebih penting adalah sejauh mana anggaran tersebut mampu menyelesaikan persoalan masyarakat dan memberikan manfaat nyata bagi warga Surabaya," ungkap Bang Jo.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah keberpihakan anggaran terhadap sektor pendidikan. Fraksi PKS mengapresiasi alokasi fungsi pendidikan dalam RAPBD 2027 yang mencapai sekitar 22,28 persen. Angka tersebut telah melampaui ketentuan minimal 20 persen sebagaimana diamanatkan konstitusi.
Meski demikian, Bang Jo meminta Pemkot Surabaya memastikan penghitungan anggaran pendidikan dilakukan sesuai ketentuan hukum dan metodologi yang berlaku. Pemerintah juga diminta membuka rincian belanja pendidikan yang tersebar di sejumlah perangkat daerah.
Menurutnya, pemenuhan kewajiban alokasi anggaran harus berjalan seiring dengan pencapaian hasil. Anggaran pendidikan harus mampu menekan angka anak tidak sekolah, meningkatkan kualitas pembelajaran, serta memperbaiki fasilitas pendidikan.
"Jangan sampai kita hanya mengejar angka 20 persen, tetapi tidak memastikan ketepatan penghitungan dan hasil yang diperoleh. Mandatory spending harus diikuti mandatory outcome," tegasnya.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
