SURABAYA, iNewsSurabaya.id – Besarnya anggaran perubahan APBD Kota Surabaya mendapat sorotan DPRD. Di tengah kekuatan fiskal yang mencapai Rp12,89 triliun, pemerintah kota diminta memastikan anggaran tersebut benar-benar menjawab kebutuhan dasar warga, termasuk persoalan armada pengangkutan sampah yang masih dinilai tidak layak.
Sorotan itu disampaikan Ketua DPRD Surabaya Syaifuddin Zuhri dalam rapat paripurna dengan agenda penyampaian pendapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD atas hasil pembahasan RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2026, Kamis (10/9/2026).
Menurut Syaifuddin, perubahan APBD tidak semestinya hanya dilihat dari seberapa besar anggaran dapat terserap. Lebih dari itu, setiap program harus mampu menghasilkan manfaat yang dirasakan langsung masyarakat.
Karena itu, ia meminta Pemkot Surabaya menjaga arah kebijakan perubahan anggaran agar tetap berpijak pada kebutuhan dasar warga. DPRD juga mendorong adanya terobosan supaya sejumlah fasilitas publik yang dibangun pemerintah tidak hanya menjadi infrastruktur, tetapi dapat memberikan nilai ekonomi.
Salah satu yang disoroti adalah halte. Syaifuddin menilai fasilitas tersebut memiliki peluang untuk dikembangkan melalui kerja sama dengan pihak lain.
“Kalau halte yang begitu banyak disoroti masyarakat, bangun kerja sama dengan stakeholder lain yang mungkin bisa dimanfaatkan untuk advertising. Ketika memiliki nilai ekonomi, mereka diajak membangun kotanya,” ujarnya.
Selain fasilitas publik, persoalan armada pengangkutan sampah juga menjadi perhatian DPRD Surabaya. Syaifuddin menyebut masih ada kendaraan pengangkut sampah yang kondisinya tidak layak dan berpotensi mengganggu pengguna jalan.
Menurut dia, penyediaan armada yang memadai menjadi bagian penting dalam mendukung pelayanan kebersihan di Kota Surabaya.
“Karena banyak yang tidak layak, yang seharusnya tidak mengganggu pengguna jalan, maka kita upayakan untuk terus ditingkatkan kaitan penyediaan mobil angkutan sampah,” tuturnya.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
