MALANG, iNewsSurabaya.id – Seorang perempuan berinisial FS (27), warga Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang ditetapkan sebagai tersangka karena diduga memaksa perempuan berusia 29 tahun untuk melayani pelanggan melalui praktik prostitusi daring atau open BO.
Kasatres PPA dan PPO Polres Malang AKP Yulistiana Sri Iriana mengungkapkan, kasus tersebut bermula dari persoalan utang piutang arisan pada 2022. Korban awalnya meminjam uang sebesar Rp1 juta, tetapi hanya menerima Rp900 ribu dengan kewajiban mengembalikan Rp1,2 juta.
Beban utang korban terus membengkak hingga mencapai Rp12 juta pada Juni 2026. Dalam kondisi terdesak, tersangka kemudian menawarkan korban untuk bekerja sebagai pekerja seks komersial (PSK) guna mencicil utang tersebut.
Korban sempat menolak tawaran itu. Namun, tersangka diduga mengancam akan memberitahukan persoalan utang tersebut kepada ibu korban. Ancaman itu membuat korban merasa terpaksa menuruti keinginan tersangka.
"Korban awalnya tidak bersedia. Namun, karena mendapat ancaman bahwa persoalan utangnya akan disampaikan kepada ibunya, korban akhirnya merasa terpaksa menyetujui tawaran tersebut," ujar Yulistiana, Selasa (10/11/2026).
Sejak pertengahan September 2026, korban diduga dipaksa melayani pelanggan di sebuah hotel di wilayah Kepanjen. Tarif yang dipatok sebesar Rp150 ribu untuk setiap transaksi.
Namun, seluruh uang hasil transaksi tersebut diduga dikuasai tersangka. Bahkan, korban harus menambah Rp50 ribu untuk menutup biaya kamar hotel yang mencapai Rp200 ribu. "Tersangka juga aktif mencarikan pelanggan lain melalui aplikasi pesan instan," kata Yulistiana.
Merasa tertekan dengan perlakuan tersebut, korban akhirnya memberanikan diri melapor ke Polres Malang. Petugas kemudian melakukan penanganan perkara dan mengamankan FS sebagai tersangka.
Dalam kasus ini, polisi turut menyita sejumlah barang bukti, di antaranya telepon genggam dan nota pembayaran kamar hotel. Atas dugaan perbuatannya, FS dijerat Pasal 455 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan/atau Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Tersangka terancam hukuman pidana penjara selama 3 hingga 15 tahun.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
