Di tengah kabar tersebut, muncul informasi yang menyebut Presiden Prabowo menolak keinginan Gibran untuk meninggalkan jabatan wakil presiden.
Namun, Prasetyo Hadi secara tegas membantah kabar tersebut. Ia memastikan tidak ada pernyataan penolakan dari Prabowo dalam pertemuan yang berlangsung selama sekitar 2,5 jam itu.
Menurutnya, Presiden justru memberikan sejumlah saran kepada Gibran terkait persoalan yang tengah berkembang.
“Namun sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan niat tersebut,” ujarnya.
Selain membicarakan keinginan mundur, Gibran juga disebut meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen yang dimilikinya melalui jalur hukum.
Prasetyo menyampaikan, Gibran ingin mendapatkan ruang untuk menyelesaikan persoalan tersebut melalui proses peradilan tata usaha negara (PTUN).
“Nah, namun dalam diskusi Bapak Presiden memberikan saran-saran dan Bapak Wakil Presiden dalam pertemuan tersebut juga memohon untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di peradilan tata usaha,” kata Prasetyo.
Pernyataan tersebut menjadi perkembangan baru di tengah polemik mengenai dokumen pendidikan Gibran. Meski telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri, penjelasan Istana menunjukkan bahwa persoalan pembuktian keabsahan dokumen melalui jalur hukum masih menjadi salah satu hal yang ingin ditempuh Gibran.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
