SURABAYA, iNewsSurabaya.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama DPRD Kota Surabaya menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027 sebesar Rp12,9 triliun. Sejumlah program pelayanan dasar menjadi perhatian dalam penggunaan anggaran tersebut, mulai dari perluasan bantuan sosial, pendidikan gratis, peningkatan layanan kesehatan hingga penanganan banjir.
Kesepakatan APBD Surabaya 2027 ditandai dengan penandatanganan bersama Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan pimpinan DPRD Kota Surabaya dalam rapat paripurna, Selasa (10/11/2026).
Anggaran tersebut akan menjadi instrumen pembiayaan berbagai program pembangunan dan pelayanan masyarakat selama 2027. Salah satu perhatian utama Pemkot Surabaya adalah memastikan warga kelompok ekonomi bawah yang belum tersentuh bantuan pemerintah dapat memperoleh dukungan.
Berdasarkan struktur APBD 2027, belanja daerah diproyeksikan mencapai Rp12,6 triliun. Komponen terbesar dialokasikan untuk belanja operasi sebesar Rp9,8 triliun. Selanjutnya, belanja modal mencapai Rp2,7 triliun dan belanja tidak terduga (BTT) sebesar Rp47,6 miliar.
Dari sisi pendapatan, Pemkot Surabaya menargetkan penerimaan daerah sebesar Rp11,1 triliun. Jumlah tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp8,4 triliun dan pendapatan transfer sebesar Rp2,6 triliun.
Sementara itu, penerimaan pembiayaan direncanakan mencapai Rp1,7 triliun. Sumbernya terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 2026 sebesar Rp395,9 miliar dan pinjaman daerah sebesar Rp1,3 triliun.
Adapun pengeluaran pembiayaan dialokasikan sebesar Rp253 miliar. Dengan demikian, pembiayaan neto direncanakan mencapai Rp1,5 triliun, sedangkan SiLPA tahun anggaran 2027 ditetapkan nol rupiah.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, salah satu fokus penggunaan APBD 2027 adalah memperluas jangkauan bantuan sosial. Pemkot ingin memastikan masyarakat yang masuk kelompok desil 1 dan 2, tetapi belum terakomodasi sebagai penerima bantuan, tetap mendapatkan perhatian.
Menurut Eri, penguatan kapasitas anggaran yang disepakati bersama DPRD diharapkan bisa menutup kesenjangan penerima bantuan sehingga masyarakat yang benar-benar membutuhkan tidak terlewat.
"Dengan kekuatan APBD, kita sepakat dengan DPRD maka insyaallah desil satu sampai dua yang tidak ter-cover akan kita bantu semuanya," tuturnya.
Selain bantuan sosial, program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) juga tetap menjadi bagian dari prioritas pembangunan. Program tersebut diarahkan untuk membantu masyarakat mendapatkan tempat tinggal yang lebih layak.
Penanganan Banjir Surabaya Ditargetkan Lebih Optimal
Persoalan banjir dan genangan juga menjadi perhatian dalam APBD 2027. Pemkot Surabaya akan melanjutkan berbagai upaya penanganan di sejumlah titik yang selama ini menjadi langganan genangan.
Eri berharap pekerjaan infrastruktur yang telah dilakukan bisa memberikan hasil lebih maksimal pada tahun depan. Salah satu target yang disampaikan adalah menekan ketinggian genangan agar tidak melebihi sekitar 10 sentimeter.
"Semoga titik-titik banjir yang sudah kita selesaikan hari ini akan bisa maksimal sehingga di tahun depan Surabaya bisa lebih menyelesaikan banjir tidak ada titik yang lebih dari sekitar 10 senti. Itu yang kita lakukan. Itulah komitmen bersama," jelasnya.
Target tersebut menjadi salah satu pekerjaan yang akan dihadapi Pemkot Surabaya sepanjang 2027, terutama dalam meningkatkan efektivitas sistem pengendalian banjir di kawasan permukiman maupun wilayah rawan genangan.
Pendidikan Gratis dan Layanan Kesehatan Tetap Dipertahankan
Di luar bantuan sosial dan infrastruktur, pendidikan serta kesehatan dipastikan tetap menjadi prioritas pelayanan dasar masyarakat Surabaya.
Pemkot berkomitmen mempertahankan bantuan pendidikan melalui program beasiswa. Di sektor kesehatan, peningkatan akses pelayanan juga akan dilakukan agar masyarakat lebih mudah mendapatkan layanan pemerintah.
Eri menyebut penataan pelayanan puskesmas menjadi salah satu langkah yang akan dilakukan. Pemkot berencana mengatur kembali keberadaan dan pola pelayanan petugas puskesmas agar jangkauan layanan kesehatan kepada masyarakat semakin optimal.
"Kita juga memindahkan semua (petugas) puskesmas yang ada di dalam perkampungan untuk keluar dari kampung agar kesehatan ini juga bisa maksimal," ujarnya.
Sementara di bidang pendidikan, Eri menegaskan tidak boleh ada pungutan tambahan yang membebani masyarakat. Salah satu yang menjadi perhatian adalah pembelian Lembar Kerja Siswa (LKS).
Pemkot bersama DPRD akan mengatur kebutuhan dan perhitungan LKS agar pelaksanaannya sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan tidak menjadi beban tambahan bagi orang tua siswa.
"Pendidikan harus gratis, tidak boleh ada lagi seperti pungutan LKS. Tetapi LKS kita akan tentukan sendiri dengan perhitungan yang kita akan buat, sehingga betul-betul yang diinginkan pemerintah kota dan DPRD itu adalah pendidikan dan kesehatan sebagai pelayanan dasar bisa maksimal untuk warga Kota Surabaya," tutupnya.
Dengan disepakatinya APBD 2027 sebesar Rp12,9 triliun, Pemkot Surabaya dan DPRD kini memiliki landasan anggaran untuk menjalankan berbagai program tersebut. Pelaksanaannya akan menjadi penentu sejauh mana anggaran daerah dapat menjangkau kebutuhan masyarakat, khususnya dalam bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, perbaikan rumah dan pengendalian banjir.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
