Fiskal Surabaya Terbatas, Ini Daftar Program Tahun 2027 Tetap Jalan dan Anggaran yang Dipangkas

SURABAYA, iNewsSurabaya.id – Pemerintah Kota Surabaya mulai menyiapkan pola baru dalam mengelola anggaran pada 2027. Keterbatasan fiskal membuat Pemkot Surabaya bersama DPRD harus lebih selektif menentukan program yang masuk dalam prioritas APBD.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memastikan keterbatasan anggaran tidak akan membuat pelayanan dasar kepada masyarakat dihentikan. Pendidikan gratis, kesehatan gratis, hingga perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu) tetap menjadi program yang dipertahankan.

Pernyataan tersebut disampaikan Eri seusai mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kota Surabaya dengan agenda penyampaian Nota Keuangan atas Rancangan APBD Surabaya 2027 dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2027.

Menurut Eri, pemerintah tidak mungkin memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat secara bersamaan dengan kondisi fiskal yang terbatas. Karena itu, penentuan skala prioritas menjadi hal penting dalam pembahasan anggaran.

“Surabaya tidak boleh mundur sama sekali. Sehingga pendidikan gratis, kesehatan gratis, rumah tidak layak huni itu harus tetap berjalan, meskipun ada keterbatasan,” kata Eri.

Ia mencontohkan kebutuhan anggaran untuk memperbaiki seluruh rumah tidak layak huni di Surabaya yang diperkirakan mencapai sekitar Rp600 miliar. Jumlah tersebut membuat pemerintah harus menentukan jumlah rumah yang dapat diperbaiki sesuai kemampuan APBD.

“APBD itu hanya pemantik. Rumah tidak layak huni saja dibutuhkan sekitar Rp600 miliar kalau kita akan perbaikan semua. Maka kita harus bisa menentukan, ketika kesehatan diberikan, ketika pendidikan gratis diberikan kepada semua, maka Rutilahu yang dibangun berapa,” ujarnya.

Keterbatasan anggaran juga membuat Pemkot Surabaya akan memperketat sasaran penerima program bantuan. Eri menilai kepemilikan KTP Surabaya tidak cukup menjadi satu-satunya indikator.

Menurutnya, ada warga yang masih memiliki KTP Surabaya tetapi sudah tinggal atau beraktivitas di luar kota. Dalam kondisi tersebut, pemerintah perlu memastikan bantuan benar-benar diterima masyarakat yang sehari-hari berada di Surabaya.

“Yang kita berikan bantuan adalah warga yang benar-benar tinggal di Kota Surabaya. Ini pilihan. Tapi harus kita ambil, kalau tidak uang kita tidak cukup,” katanya.

Editor: Arif Ardliyanto