Fiskal Surabaya Terbatas, Ini Daftar Program Tahun 2027 Tetap Jalan dan Anggaran yang Dipangkas

Eri juga menyoroti persoalan administrasi kependudukan dalam penerimaan peserta didik. Ia menyebut adanya penggunaan Kartu Keluarga (KK) oleh pihak yang bukan keluarga inti untuk mendaftarkan anak ke sekolah di wilayah tertentu.

Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi membuat anak yang memang tinggal di sekitar sekolah justru kehilangan kesempatan karena kuota telah terisi.

“Banyak anak-anak sekolah yang tidak bisa masuk karena mereka tersisir atau terpinggirkan. Karena KK yang masuk yang tinggal di situ, tapi bukan keluarga inti,” ujarnya.

Karena itu, ia berharap mekanisme penerimaan sekolah lebih mempertimbangkan warga yang benar-benar berdomisili di Surabaya.

“Hari ini kita hanya untuk warga Kota Surabaya. Itu pilihan yang berat, tapi kami tidak bisa memenuhi semuanya, maka kami mengutamakan orang yang tinggal di Surabaya,” katanya.

Eri Ingin Data Bantuan Tak Hanya Bergantung pada Desil

Dalam menentukan warga yang menerima bantuan, Eri juga mendorong perubahan pola pendataan. Pemerintah tidak ingin hanya berpegang pada klasifikasi desil kesejahteraan, tetapi juga mempertimbangkan kondisi nyata masyarakat.

“Dengan DPRD saya berharap kita akan menentukan bukan lagi desil, tapi kita tentukan prioritas. Yang menentukan adalah warga itu sendiri,” kata Eri.

Ia menilai masyarakat di tingkat kampung lebih memahami kondisi tetangganya. Informasi dari lingkungan tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah untuk menentukan siapa yang memang membutuhkan bantuan.

Kendaraan Dinas Pemkot Surabaya Bakal Dikurangi

Efisiensi juga menyasar penggunaan kendaraan dinas. Pada 2027, Pemkot Surabaya berencana mengurangi kendaraan operasional berbahan bakar bensin dan solar.

Kendaraan yang dianggap tidak benar-benar diperlukan akan dievaluasi. Untuk kebutuhan tertentu, kendaraan listrik akan menjadi pilihan, termasuk bagi kepala dinas.

“Yang memegang nanti juga tidak semuanya dinas. Yang memegang hanya kepala dinas, itu pun mobil listrik,” ujar Eri.

Meski demikian, kendaraan khusus tetap disediakan bagi perangkat daerah yang membutuhkan, seperti Satpol PP dan kendaraan operasional Dinas Bina Marga.

Kebijakan tersebut menjadi bagian dari evaluasi belanja pemerintah agar anggaran yang tersedia lebih banyak diarahkan untuk kebutuhan yang berdampak langsung kepada masyarakat.

Kerja dari Balai RW hingga Rapat via Zoom

Perubahan pola kerja juga menjadi bagian dari efisiensi Pemkot Surabaya. Eri mendorong jajaran pemerintah lebih sering memberikan pelayanan maupun bekerja dari Balai RW.

Menurutnya, pola tersebut dapat mendekatkan pemerintah dengan masyarakat sekaligus mengurangi perjalanan yang tidak diperlukan.

“Yang pertama mendekatkan diri ke masyarakat, yang kedua tidak ada lagi jarak yang panjang ketika membutuhkan kebutuhan,” katanya.

Untuk koordinasi antarpemerintah, rapat juga dapat dilakukan secara daring menggunakan Zoom. Dengan begitu, pertemuan tatap muka tidak selalu menjadi pilihan untuk mengambil keputusan.

“Kita merubah mindset cara kerja, kita merubah semuanya yang ada di kita mulai dari Kota Surabaya,” tegas Eri.

Hunian Terjangkau untuk Gen Z Masuk Rencana 2027

Di tengah pembahasan efisiensi, Pemkot Surabaya juga menyiapkan program hunian terjangkau bagi generasi Z.

Eri mengatakan Kementerian Pekerjaan Umum telah melakukan identifikasi. Pemkot Surabaya kini menyiapkan data warga yang nantinya menjadi sasaran program tersebut.

Namun, hunian itu bukan rumah susun sederhana milik maupun rumah susun sewa gratis. Skemanya berupa hunian yang dapat dibeli dengan harga lebih terjangkau.

“Bukan rusunami, bukan rusunawa. Sebenarnya seperti dia beli, tapi harganya murah,” ujarnya.

Program tersebut direncanakan masuk dalam anggaran 2027 dan berpotensi melibatkan pihak swasta dalam pelaksanaannya.

Proyek Dolog Tinggal Menunggu Hasil Lelang

Sementara itu, terkait rencana pembangunan di kawasan Dolog, Eri menyebut proses lelang telah dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum.

“Alhamdulillah sudah dilelang. Sudah dilelang dari kementerian. Tinggal tunggu hasilnya. Setelah itu langsung dikerjakan,” katanya.

Pemkot Surabaya kini masih menunggu hasil proses lelang sebelum pekerjaan pembangunan dimulai.

Pasar Tanjungsari Harus Mengikuti Aturan

Persoalan Pasar Tanjungsari juga menjadi perhatian Pemkot Surabaya. Eri menegaskan setiap kebijakan mengenai pengelolaan pasar harus mengikuti peraturan yang berlaku.

Ia menjelaskan, pasar induk memiliki persyaratan tertentu, termasuk terkait lokasi yang harus memenuhi ketentuan dalam regulasi.

“Kalau dia itu pasarnya pasar induk harus di jalan arteri atau jalan utama. Itu kan ada semua. Maka kalau tidak termasuk kriteria itu ya tidak bisa menjadi pasar induk,” jelasnya.

Eri menegaskan pemerintah daerah tidak dapat mengubah ketentuan yang sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Daerah.

“Ketika kita sudah melihat PP, melihat Perda, maka ya ayo kita jalankan. Tidak bisa kita merubah itu karena persyaratan-persyaratan itu sudah ditetapkan di sana,” katanya.

Pemkot Surabaya juga akan mengevaluasi perangkat daerah yang berkaitan dengan persoalan tersebut. Langkah itu dilakukan untuk memastikan aturan yang berlaku benar-benar diterapkan.

“Kalau pemerintah tidak menjalankan PP-nya, tidak menjalankan perdanya, ya melawan hukum,” tegas Eri.

Ia berharap seluruh pihak mengikuti aturan yang telah ditetapkan sehingga persoalan di lapangan tidak berkembang menjadi prasangka maupun tudingan.

“Aturannya seperti apa, ya sudah jalankan. Sehingga tidak ada fitnah, tidak ada prasangka,” pungkasnya.

Editor: Arif Ardliyanto