Rp12,9 Triliun Digelontorkan untuk Surabaya, Bansos hingga Pendidikan Gratis Jadi Prioritas

SURABAYA, iNewsSurabaya.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama DPRD Kota Surabaya menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027 sebesar Rp12,9 triliun. Sejumlah program pelayanan dasar menjadi perhatian dalam penggunaan anggaran tersebut, mulai dari perluasan bantuan sosial, pendidikan gratis, peningkatan layanan kesehatan hingga penanganan banjir.

Kesepakatan APBD Surabaya 2027 ditandai dengan penandatanganan bersama Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan pimpinan DPRD Kota Surabaya dalam rapat paripurna, Selasa (10/11/2026).

Baca Juga

Fiskal Surabaya Terbatas, Ini Daftar Program Tahun 2027 Tetap Jalan dan Anggaran yang Dipangkas

Anggaran tersebut akan menjadi instrumen pembiayaan berbagai program pembangunan dan pelayanan masyarakat selama 2027. Salah satu perhatian utama Pemkot Surabaya adalah memastikan warga kelompok ekonomi bawah yang belum tersentuh bantuan pemerintah dapat memperoleh dukungan.

Berdasarkan struktur APBD 2027, belanja daerah diproyeksikan mencapai Rp12,6 triliun. Komponen terbesar dialokasikan untuk belanja operasi sebesar Rp9,8 triliun. Selanjutnya, belanja modal mencapai Rp2,7 triliun dan belanja tidak terduga (BTT) sebesar Rp47,6 miliar.

Dari sisi pendapatan, Pemkot Surabaya menargetkan penerimaan daerah sebesar Rp11,1 triliun. Jumlah tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp8,4 triliun dan pendapatan transfer sebesar Rp2,6 triliun.

Sementara itu, penerimaan pembiayaan direncanakan mencapai Rp1,7 triliun. Sumbernya terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 2026 sebesar Rp395,9 miliar dan pinjaman daerah sebesar Rp1,3 triliun.

Adapun pengeluaran pembiayaan dialokasikan sebesar Rp253 miliar. Dengan demikian, pembiayaan neto direncanakan mencapai Rp1,5 triliun, sedangkan SiLPA tahun anggaran 2027 ditetapkan nol rupiah.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, salah satu fokus penggunaan APBD 2027 adalah memperluas jangkauan bantuan sosial. Pemkot ingin memastikan masyarakat yang masuk kelompok desil 1 dan 2, tetapi belum terakomodasi sebagai penerima bantuan, tetap mendapatkan perhatian.

Menurut Eri, penguatan kapasitas anggaran yang disepakati bersama DPRD diharapkan bisa menutup kesenjangan penerima bantuan sehingga masyarakat yang benar-benar membutuhkan tidak terlewat.

"Dengan kekuatan APBD, kita sepakat dengan DPRD maka insyaallah desil satu sampai dua yang tidak ter-cover akan kita bantu semuanya," tuturnya.

Editor: Arif Ardliyanto