Get iNews App with new looks!
Mode Gelap
Aa Text
Share:
Read Next : Pemkot Surabaya Pinjaman Dana Rp1,3 Triliun, DPRD Pertanyakan untuk Apa dan Kesanggupan Bayarnya
Advertisement . Scroll to see content

Data Desil Warga Surabaya Bikin Resah, DPRD Ungkap Temuan Langsung di Masyarakat

Selasa, 06 Oktober 2026 | 10:09 WIB
  • author Trisna Eka Adhitya
Data Desil Warga Surabaya Bikin Resah, DPRD Ungkap Temuan Langsung di Masyarakat
Data desil warga Surabaya dipersoalkan karena dinilai tak sesuai kondisi ekonomi. DPRD mendorong Pemkot memperkuat pendampingan pengajuan sanggah. Foto iNewsSurabaya.id/trisna

SURABAYA, iNewsSurabaya.id – Data desil menjadi sorotan warga dalam kegiatan reses Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya, Cahyo Siswo Utomo. Hampir di setiap lokasi reses, warga menyampaikan keluhan karena data desil yang mereka terima dinilai tidak menggambarkan kondisi ekonomi sebenarnya.

Keluhan tersebut kembali mencuat saat Cahyo menggelar reses di Balai RW 9 Pakis, Kecamatan Sawahan, Surabaya, Senin (5/10/2026). Sejumlah warga mempertanyakan penetapan desil yang dianggap tidak sesuai dengan keadaan mereka di lapangan.

"Kalau dari keseluruhan, hampir dari titik pertama sampai hari ini hampir semua titik itu mengeluhkan desil. Jadi, desil yang kemudian merasa warga itu tidak sesuai dengan kenyataannya," kata Cahyo.

Anggota Fraksi PKS DPRD Kota Surabaya itu menilai persoalan tersebut perlu mendapat perhatian serius. Sebab, data desil memiliki kaitan dengan penentuan sasaran berbagai program bantuan dan kebijakan pemerintah.

Menurut Cahyo, ada warga yang masuk dalam desil di atas lima. Padahal, berdasarkan kondisi ekonomi yang disampaikan kepada dirinya, mereka merasa tidak berada dalam kategori tersebut.

Cahyo mendorong Pemerintah Kota Surabaya tidak hanya memberikan informasi mengenai mekanisme perubahan data desil, tetapi juga aktif mendampingi warga yang merasa datanya tidak sesuai.

"Untuk sanggah desil mungkin ada OPD atau ada petugas Pemkot yang kemudian betul-betul mendampingi warga untuk mengubah desilnya," ujarnya.

Dia menyebut Pemkot Surabaya sebenarnya sudah memiliki mekanisme untuk menindaklanjuti persoalan tersebut melalui musyawarah kelurahan atau muskel. Proses itu juga melibatkan unsur kewilayahan, termasuk ketua RW.

Editor: Arif Ardliyanto

Related News

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.

Latest News

 
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut