Makanan Bisa Rusak Sebelum Sampai ke Konsumen, Ini Masalah Rantai Dingin di Indonesia
JAKARTA, iNewsSurabaya.id – Produk makanan, obat-obatan, hingga komoditas yang membutuhkan suhu khusus memiliki risiko mengalami penurunan kualitas jika tidak ditangani dengan benar. Bukan hanya saat proses produksi, pengendalian suhu juga harus dilakukan selama penyimpanan dan pengiriman hingga produk sampai ke tangan konsumen.
Proses tersebut dikenal dengan istilah cold chain atau rantai dingin. Sistem ini menjadi bagian penting dalam menjaga mutu dan keamanan produk, terutama komoditas yang rentan rusak akibat perubahan suhu.
Sayangnya, penerapan rantai dingin di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan. Mulai dari keterbatasan fasilitas pendingin, perbedaan standar penanganan, hingga kesiapan tenaga kerja yang belum merata.
Kondisi tersebut mendorong PT IDSurvey (Persero) dan Asosiasi Rantai Pendingin Indonesia (ARPI) menjalin kerja sama untuk memperkuat ekosistem rantai dingin nasional. Fokus kolaborasi diarahkan pada standardisasi, pengawasan, serta penjaminan mutu di sepanjang proses distribusi.
Kerja sama itu dituangkan dalam Nota Kesepahaman bertajuk "Sinergi Penguatan Ekosistem Rantai Dingin Nasional yang Andal, Terstandar, dan Berkelanjutan". Penandatanganan berlangsung dalam rangkaian Workshop Rantai Pendingin di Ballroom Graha Mandiri, Jakarta Pusat, dengan disaksikan Badan Standardisasi Nasional (BSN).
Direktur Utama PT IDSurvey (Persero), Arisudono, dan Ketua Umum ARPI, Hasanuddin Yasni, menandatangani kesepakatan tersebut. IDSurvey dalam kegiatan itu diwakili Deputi Direktur Pemasaran dan Kelembagaan, Baron Agung Wicaksono.
Baron menilai, kualitas produk yang diterima masyarakat sangat bergantung pada penanganan selama proses distribusi. Karena itu, pengawasan tidak boleh hanya dilakukan ketika produk keluar dari tempat produksi.
"Bagi konsumen, mutu produk ditentukan oleh bagaimana produk tersebut ditangani sepanjang perjalanan hingga diterima. Karena itu, setiap mata rantai perlu bekerja dengan standar yang konsisten dan proses yang dapat ditelusuri," ujar Baron.
Menurutnya, penerapan standar harus benar-benar berjalan dalam aktivitas operasional, bukan sekadar memenuhi persyaratan administrasi. Sinergi antara lembaga teknis dan pelaku industri diharapkan dapat memperkecil risiko kerusakan produk selama proses penyimpanan maupun pengiriman.
Editor: Arif Ardliyanto