Menurutnya, semangat tersebut juga terwujud melalui Kampung Pancasila yang mendorong keterlibatan berbagai elemen masyarakat dalam menyelesaikan persoalan sosial, termasuk pendidikan. "Selalu saya katakan bukan karena wali kotanya, bukan karena pemerintahnya, tapi karena warga Surabaya yang sadar dirinya pahlawan yang mau membantu orang lain. Itulah puncak kesejahteraan Surabaya melalui Kampung Pancasila," katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya Febrina Kusumawati menjelaskan, penghargaan Adiwidya 2026 diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada pemerintah daerah yang memiliki perhatian dan komitmen terhadap pengembangan pendidikan nonformal.
"Jadi beliau (Dirjen PNFI) dalam rangka pertemuan (FK PKBM) ke-VI tahun ini, memberikan apresiasi kepada daerah yang memang konsen terhadap pendidikan nonformal," ujar Febri.
Menurutnya, salah satu aspek yang menjadi perhatian FK PKBM Indonesia adalah kebijakan pemerintah daerah dalam memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melanjutkan pendidikan melalui program kejar paket A, B, dan C. Program tersebut menjadi alternatif bagi warga yang mengalami kendala dalam mengakses pendidikan formal.
"Bagaimana kita selalu mempersuasif masalah pendidikan nonformal yaitu warga Surabaya yang memang bermasalah dengan fasilitas sekolahnya. Misal yang bersangkutan ada did something happen, akhirnya tidak bisa melanjutkan sekolah," jelas Febri.
Febri memastikan, Pemkot Surabaya terus mendorong warga yang mengalami kendala dalam mengakses pendidikan formal agar tetap memiliki kesempatan menyelesaikan pendidikan hingga jenjang SMA atau sederajat.
"Pak Wali selalu memberikan ruangan (fasilitas) itu kepada kita semua lewat kebijakan-kebijakan beliau. Salah satunya yaitu melanjutkan sekolah untuk jenjang sampai dengan SMA. Bahkan yang SMA pun didorong untuk kuliah," tutur Febri.
Dukungan kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkot Surabaya dalam memastikan masyarakat tetap dapat mengakses pendidikan. Termasuk mendorong warga lulusan SMA untuk melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi.
"Karena memang PNFI kemarin itu memberikan apresiasi kepada kepala daerah dengan segala kebijakannya terus mendorong masyarakatnya bisa melanjutkan pendidikannya paling tidak sampai dengan level di SMA," ujarnya.
Untuk memperluas akses pendidikan kesetaraan, Pemkot Surabaya telah menyediakan 26 lokasi belajar yang dapat dimanfaatkan masyarakat. Fasilitas tersebut terdiri atas sembilan lokasi Program KRISNA (Kesetaraan Hadir untuk Masyarakat) dan 17 Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
Sembilan lokasi KRISNA memanfaatkan fasilitas publik yang dekat dengan lingkungan warga, mulai dari aula kecamatan hingga Balai RW. Sementara itu, PKBM menjadi alternatif layanan pendidikan nonformal yang dikelola berbasis masyarakat. Melalui fasilitas tersebut, warga dapat mengikuti program kejar paket A setara SD, paket B setara SMP, dan paket C setara SMA.
Selain KRISNA dan PKBM, masyarakat juga dapat memanfaatkan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) sebagai bagian dari layanan pendidikan nonformal. Penyediaan berbagai fasilitas tersebut merupakan upaya Pemkot Surabaya mendekatkan layanan pendidikan kepada masyarakat yang belum menuntaskan pendidikan formal.
Febri menambahkan, program Kampung Pancasila juga menjadi salah satu upaya Pemkot Surabaya memperluas akses pendidikan nonformal. Melalui program tersebut, masyarakat yang belum pernah menyelesaikan pendidikan hingga SMA, didorong mengikuti pendidikan kesetaraan.
"Nah, di dalam Kampung Pancasila kalau ada warga yang memang belum pernah bersekolah sampai dengan jenjang SMA tapi usianya udah lewat, itu didorong untuk bisa ikut di dalam kejar paket," terangnya.
Ia menegaskan, Pemkot Surabaya berupaya memastikan masyarakat tetap memperoleh kesempatan pendidikan meskipun menghadapi kendala usia maupun keterbatasan akses sekolah formal. "Jadi negara hadir. Dan Pemerintah Kota Surabaya memberikan support yang besar untuk itu," tegasnya.
Warga yang belum memiliki ijazah SMA atau ingin melanjutkan pendidikan dapat berkonsultasi melalui Kasi Kesejahteraan Rakyat (Kesra) di kelurahan maupun langsung ke Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Selain itu, masyarakat juga dapat memanfaatkan layanan informasi di Balai RW yang kini didukung kehadiran aparatur sipil negara (ASN) untuk membantu menjawab kebutuhan dan pertanyaan warga.
"Warga Surabaya yang hari ini memang belum sampai punya ijazah SMA, tidak bisa meneruskan sekolah, problem itu mari kita selesaikan semuanya. Bisa datang ke Kasi Kesra Kelurahan atau di Kantor Dinas Pendidikan," pungkasnya.(adv)
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
