SURABAYA, iNewsSurabaya.id – Pengajuan pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di tengah dinamika politik nasional menjadi perhatian PDI Perjuangan.
Partai berlambang banteng moncong putih tersebut mengingatkan agar seluruh proses ketatanegaraan, termasuk mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan, tetap berjalan sesuai konstitusi.
Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Didik Prasetiyono, menilai perubahan politik yang berlangsung cepat harus disikapi secara dewasa.
Menurutnya, dinamika politik merupakan bagian dari perjalanan demokrasi, tetapi setiap keputusan yang menyangkut penyelenggaraan negara harus memiliki landasan konstitusional yang jelas.
Hal itu disampaikan Didik saat dihubungi dari Seoul, Korea Selatan, Kamis (12/11/2026), di sela-sela keikutsertaannya dalam Korea Visiting Program yang diselenggarakan Friedrich Naumann Foundation for Freedom (FNF) Jerman dan Korea Local Information Research & Development Institute (KLID).
"Terus terang, seluruh masyarakat mestinya cukup terkejut melihat proses politik yang berlangsung begitu cepat. Dalam waktu relatif singkat, kita menyaksikan perubahan besar dalam konstelasi politik nasional. Tetapi ini fakta politik yang harus diterima. Selanjutnya, semua harus kembali kepada konstitusi sebagai pegangan bersama," ujar Didik.
Menurutnya, perubahan dalam konstelasi politik nasional tidak boleh membuat penyelenggaraan pemerintahan kehilangan kepastian hukum. Konstitusi harus menjadi pedoman bagi seluruh pihak, baik pemerintah, parlemen maupun lembaga negara lainnya, dalam menjalankan kewenangan masing-masing.
Didik secara khusus menyoroti dukungan terhadap usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang datang dari 120 anggota DPR dari delapan fraksi. Dukungan tersebut menjadi perhatian karena juga melibatkan anggota partai-partai yang sebelumnya berada dalam barisan pengusung pasangan Prabowo-Gibran pada Pemilihan Presiden 2024.
"Ini yang menarik untuk dicermati. Mereka yang dahulu berada dalam satu barisan politik ternyata sekarang bisa mengambil sikap berbeda. Dukungan anggota dari seluruh fraksi, termasuk partai-partai pengusung Prabowo-Gibran, menunjukkan bahwa lanskap politik nasional memang telah berubah. Dan perubahan itu merupakan konsekuensi politik yang harus bisa diterima," katanya.
Didik menilai perubahan dukungan tersebut memperlihatkan bahwa konfigurasi politik tidak selalu berjalan permanen. Kekuatan politik dapat berubah mengikuti perkembangan situasi, kepentingan, serta dinamika demokrasi.
Namun, di tengah perubahan tersebut, ia mengingatkan pentingnya menjaga komunikasi, kepercayaan, dan komitmen politik. Menurutnya, kemenangan elektoral memang dapat menjadi jalan untuk memperoleh kekuasaan, tetapi mempertahankan kepercayaan membutuhkan konsistensi dan etika.
"Politik selalu bergerak. Dukungan pada masa lalu tidak otomatis menjadi jaminan dukungan untuk selamanya. Di sinilah pentingnya komunikasi, menjaga kepercayaan, dan merawat komitmen politik. Kekuasaan bisa dibangun melalui kemenangan elektoral, tetapi kepercayaan membutuhkan konsistensi, kesetiaan, dan etika," ujarnya.
Ia juga mengaitkan dinamika politik yang terjadi saat ini dengan perjalanan politik Presiden ke-7 RI Joko Widodo, termasuk hubungan panjangnya dengan PDI Perjuangan yang berakhir pada 2024.
Didik mengingatkan bahwa hubungan politik antara Jokowi dan PDI Perjuangan pernah dibangun melalui sejarah panjang perjuangan serta kepercayaan. Namun, perjalanan tersebut pada akhirnya mengalami perubahan.
"Pak Jokowi pernah memimpin Indonesia selama sepuluh tahun dengan dukungan besar PDI Perjuangan. Ada sejarah panjang perjuangan dan kepercayaan yang dibangun bersama. Sayangnya, hubungan itu berakhir dengan cara yang kurang baik. Perjalanan ini memberi pelajaran bahwa kekuasaan memiliki batas, sementara kepercayaan dan komitmen politik harus terus dijaga," katanya.
Meski demikian, Didik menegaskan PDI Perjuangan tetap berpegang pada nilai-nilai perjuangan yang diajarkan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Di antaranya penghormatan terhadap konstitusi, kesetiaan pada prinsip, serta etika dalam menjalankan kekuasaan.
Ia mengingatkan bahwa sikap politik tidak seharusnya diwujudkan dalam bentuk kegembiraan atas kesulitan pihak lain. Sebab, setiap dinamika politik pada akhirnya akan dinilai berdasarkan proses dan konsekuensinya.
"Ibu Megawati selalu mengajarkan keyakinan, keteguhan, keberanian, kesabaran, dan kejujuran. Dalam tradisi perjuangan kami dikenal Satyam Eva Jayate, kebenaran akan menang. Tetapi kebenaran tidak memerlukan sorak-sorai atas kesulitan orang lain. Biarlah waktu dan sejarah memberikan penilaiannya sendiri," tuturnya.
Terkait proses pengunduran diri Gibran, Didik kembali menekankan bahwa seluruh tahapan ketatanegaraan harus dilaksanakan berdasarkan aturan yang berlaku. Termasuk di dalamnya mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan.
Menurutnya, Indonesia telah memiliki aturan dan lembaga negara yang mengatur mekanisme tersebut. Karena itu, setiap pihak harus menghormati kewenangan masing-masing lembaga agar tidak menimbulkan ketidakpastian dalam penyelenggaraan pemerintahan.
"Konstitusi sudah menyediakan jalan. Kita memiliki lembaga negara dengan kewenangannya masing-masing. Semua proses harus berjalan sesuai aturan. Kepastian konstitusional penting agar pemerintahan dapat terus bekerja menghadapi tantangan yang semakin kompleks," tegasnya.
Di sisi lain, Didik melihat perubahan konfigurasi politik nasional juga menjadi momentum bagi Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat konsolidasi pemerintahan. Menurutnya, dinamika politik tidak boleh membuat pemerintah kehilangan fokus dalam menjalankan agenda pembangunan dan menyelesaikan persoalan masyarakat.
Ia mengingatkan bahwa kepentingan bangsa harus ditempatkan di atas kepentingan keluarga, kelompok maupun partai politik tertentu. Pemerintahan harus tetap berjalan efektif meskipun menghadapi perubahan dukungan politik.
"Indonesia jauh lebih besar daripada kepentingan satu keluarga, satu partai, atau satu kelompok politik tertentu. Pemerintahan harus tetap berjalan dan semakin efektif. Kita menghadapi tantangan ekonomi, lapangan kerja, daya saing industri, ketahanan energi, hingga penanganan bencana yang membutuhkan perhatian serius," ujarnya.
Didik juga menyinggung pengalamannya mengikuti program kunjungan di Korea Selatan. Dalam kegiatan tersebut, ia bersama peserta lainnya mempelajari perkembangan inovasi, kecerdasan buatan, digitalisasi, hingga tata kelola pemerintahan di sejumlah kota, seperti Seoul, Anyang, dan Busan.
Menurutnya, pengalaman tersebut memberikan gambaran bahwa persaingan antarnegara semakin ketat. Negara-negara lain terus bergerak mempersiapkan masa depan melalui penguatan teknologi, inovasi, dan kualitas tata kelola pemerintahan.
Karena itu, Indonesia perlu memastikan energi politik tidak habis untuk kepentingan dan persaingan kekuasaan. Stabilitas pemerintahan serta kepastian konstitusional menjadi modal penting agar agenda pembangunan dapat berjalan.
"Di Seoul, Anyang dan Busan, kami mempelajari bagaimana Korea Selatan mengembangkan inovasi, kecerdasan buatan, digitalisasi, dan tata kelola pemerintahan. Negara-negara lain terus bergerak maju. Indonesia juga harus mempersiapkan masa depannya. Karena itu, energi politik perlu lebih banyak diarahkan untuk menyelesaikan persoalan rakyat," katanya.
Didik berharap perubahan politik nasional dapat menjadi pelajaran bagi seluruh pihak untuk lebih mengedepankan konstitusi, komunikasi, dan etika dalam menjalankan kekuasaan.
Menurutnya, dinamika politik boleh berubah, dukungan dapat bergeser, dan kekuasaan tidak berlangsung selamanya. Namun, kepastian hukum dan penghormatan terhadap konstitusi harus tetap dijaga agar kepentingan negara dan masyarakat tidak terganggu.
"Kekuasaan memiliki batas waktu, sementara keputusan politik bisa meninggalkan konsekuensi panjang. Komunikasi, kesetiaan, dan etika harus terus dijaga. Ketika lanskap politik berubah, konstitusi harus tetap menjadi pandu. Itulah pelajaran terpenting dari perkembangan politik hari ini," pungkasnya.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
