175 Anak di Banyuwangi Putus Sekolah, Pemprov Jatim Tanggung Biaya Pendidikan

Lukman Hakim
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa didampingi Kepala Dinas Pendidikan Jatim Aries Agung Paewai saat di SMAN 2 Taruna Bhayangkara, Kabupaten Banyuwangi. (Foto : istimewa).

BANYUWANGI, iNewsSurabaya.id – Sebanyak 175 anak di Kabupaten Banyuwangi teridentifikasi putus sekolah akibat berbagai kendala. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) menyiapkan bantuan pendidikan berupa beasiswa afirmasi dan pembayaran SPP bulanan untuk membantu mereka kembali mengakses pendidikan.

Bantuan tersebut diserahkan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa di SMAN 2 Taruna Bhayangkara, Kabupaten Banyuwangi, Minggu (15/11/2026).

Khofifah mengatakan, anak-anak yang putus sekolah mendapatkan beasiswa afirmasi sebesar Rp1 juta. Selain itu, bagi penerima yang melanjutkan pendidikan di sekolah swasta, Pemprov Jatim akan menanggung pembayaran SPP setiap bulan.

“Kemudian ada yang ternyata putus sekolah atau tidak bisa melanjutkan. Itu juga kita beri beasiswa afirmasi Rp1 juta, dan SPP setiap bulannya nanti dibayarkan oleh Pemprov karena ini swasta,” kata Khofifah.

Menurutnya, bantuan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memastikan persoalan ekonomi tidak menghalangi anak-anak untuk melanjutkan pendidikan. Pemprov Jatim juga mendorong pendataan lebih menyeluruh agar anak-anak yang membutuhkan bantuan dapat teridentifikasi.

Khofifah menekankan, penanganan anak putus sekolah membutuhkan kerja sama lintas sektor. Identifikasi penerima bantuan dilakukan melalui koordinasi Dinas Pendidikan Jatim dengan Dinas Sosial Kabupaten Banyuwangi.

“Kami berharap kolaborasi ini terus diperkuat sehingga tidak ada lagi anak-anak di Jatim yang tidak melanjutkan pendidikan karena persoalan biaya,” ungkapnya.

Selain membantu 175 anak putus sekolah, Pemprov Jatim juga menyalurkan beasiswa afirmasi kepada 1.268 murid di Banyuwangi. Jumlah tersebut merupakan tambahan penerima melalui perubahan APBD 2026. Sebelumnya, sebanyak 112 murid SMA, SMK, dan SLB telah menerima bantuan melalui APBD murni.

Masing-masing penerima beasiswa afirmasi mendapatkan bantuan sebesar Rp1 juta. Perluasan bantuan ini ditujukan untuk menjangkau lebih banyak murid dari keluarga kurang mampu.

Pemprov Jatim juga memberikan bantuan penyelesaian administrasi kepada 25 alumni sekolah swasta yang belum dapat mengambil ijazah karena tunggakan biaya pendidikan. Besaran bantuan disesuaikan dengan jumlah tunggakan masing-masing alumni.

Khofifah menjelaskan, sejumlah alumni memiliki tunggakan SPP hingga tiga tahun sehingga belum bisa mengambil ijazah. Pemerintah membantu penyelesaian kewajiban tersebut agar ijazah dapat digunakan untuk melanjutkan pendidikan maupun mencari pekerjaan.

“Ada yang belum bisa mengambil ijazah karena persoalan administrasi. Ada yang tunggakannya belum dibayar selama beberapa tahun. Kita bantu penyelesaiannya supaya ijazah mereka bisa diterima dan digunakan untuk melanjutkan pendidikan maupun bekerja,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jatim Aries Agung Paewai mengatakan, bantuan tersebut memperkuat pelaksanaan program Jatim Cerdas. Menurutnya, dukungan pendidikan tidak hanya menyasar murid yang masih aktif bersekolah, tetapi juga anak-anak yang putus sekolah dan alumni yang terkendala biaya untuk mengambil ijazah.

Ia berharap bantuan tersebut dapat membuka kembali kesempatan pendidikan bagi anak-anak yang selama ini menghadapi hambatan ekonomi.

Editor : Arif Ardliyanto

Halaman Selanjutnya
Halaman : 1 2

Bagikan Artikel Ini
Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.
News Update
Kanal
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
MNC Portal
Live TV
MNC Network