Berawal dari Informasi Komisioner KPU, Sosok Ini Ungkap Awal Gugatan 60 Halaman Pendidikan Gibran

Arif Ardliyanto
Denny Indrayana mengungkap perjuangannya menggugat syarat pendidikan Gibran di MK dengan menyusun sendiri permohonan hukum setebal 60 halaman. Foto iNewsSurabaya.id/arif

Dari penelusuran tersebut, Denny bersama 11 pemohon lainnya kemudian menempuh jalur hukum melalui perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024.

Dalam permohonannya, para pemohon mempersoalkan keabsahan pencalonan Gibran dari aspek persyaratan pendidikan. Mereka mendalilkan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang digunakan dalam proses pencalonan tidak disertai bukti kelulusan SMA atau sederajat sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan.

Selain dokumen pendidikan, para pemohon turut mempertanyakan proses penerbitan dan penggunaan surat keterangan penyetaraan tersebut.

Namun, perjuangan melalui MK tidak berakhir sesuai harapan para pemohon. Dalam putusan pada 6 Oktober 2026, MK menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena para pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan PHPU presiden dan wakil presiden.

Mahkamah menjelaskan, pihak yang dapat mengajukan sengketa hasil pemilihan presiden dan wakil presiden adalah pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Meski demikian, dalam pertimbangannya, MK juga mencatat tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat.

Tidak Berhenti Setelah Gugatan Ditolak

Denny tidak berhenti memperjuangkan persoalan tersebut setelah permohonan di MK dinyatakan tidak dapat diterima. Bersama sejumlah pihak, ia melanjutkan langkah melalui pengaduan terhadap jajaran komisioner KPU ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada 14 Oktober 2026.

Pengaduan itu berkaitan dengan dugaan pelanggaran etik dalam proses pencalonan Gibran, termasuk dugaan penyelundupan Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023.

Menurut Denny, persoalan hukum seperti ini tidak cukup hanya diperjuangkan melalui dokumen dan persidangan. Advokasi publik juga diperlukan agar masyarakat mengetahui duduk perkara serta dapat mengawasi jalannya penyelenggaraan negara.

Ia menegaskan, perdebatan mengenai pencalonan Gibran tidak semata-mata berkutat pada persoalan ijazah maupun batas usia. Ada persoalan yang lebih mendasar, yakni bagaimana kekuasaan dijalankan dan diawasi dalam sistem demokrasi.

"Persoalan utamanya adalah kekuasaan yang lagi-lagi disalahgunakan karena ingin terus berkuasa," tegasnya.

Dalam kuliah tamu tersebut, Denny juga mengingatkan bahwa penyelenggaraan negara tidak boleh hanya berorientasi pada kepatuhan terhadap aturan tertulis. Etika harus menjadi landasan bagi setiap pejabat ketika menggunakan kewenangannya.

"Etika itu jauh lebih penting daripada aturan hukum," ujarnya.

Kuliah tamu yang dimoderatori Dr. Demas Brian Wicaksono, S.H., M.H. tersebut diikuti mahasiswa Fakultas Hukum Untag Surabaya. Forum ini membahas persoalan demokrasi, konstitusi, serta pentingnya pengawasan terhadap penggunaan kekuasaan.

Editor : Arif Ardliyanto

Sebelumnya

Bagikan Artikel Ini
Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.
News Update
Kanal
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
MNC Portal
Live TV
MNC Network