Kebutuhan Sawit Dalam Negeri Tembus 28 Juta Ton, Ekspor Terancam Terpangkas

Lukman Hakim
Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono menghadiri Workshop Jurnalistik PWI-GAPKI bertema Industri Sawit Nasional, Kontribusi dan Prinsip Sustainability di Surabaya. (Foto : Lukman Hakim).

SURABAYA, iNewsSurabaya.id – Industri kelapa sawit nasional menghadapi tantangan besar. Kebutuhan minyak sawit untuk konsumsi dalam negeri terus meningkat, sementara produksi nasional cenderung stagnan. Kondisi ini berpotensi menekan volume ekspor Indonesia sebagai salah satu produsen minyak sawit terbesar di dunia.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono memperkirakan kebutuhan minyak sawit dalam negeri dapat mencapai 27 juta hingga 28 juta ton. Peningkatan kebutuhan tersebut salah satunya dipicu oleh bertambahnya alokasi minyak sawit untuk program biodiesel.

Menurut Eddy, kebutuhan bahan baku untuk biodiesel diperkirakan meningkat dari sekitar 13,7 juta ton menjadi 17,4 juta ton pada tahun depan. Kenaikan ini membuat konsumsi domestik semakin besar di tengah produksi sawit yang belum menunjukkan pertumbuhan signifikan.

"Produksi kita masih stagnan. Sementara kebutuhan dalam negeri sendiri kira-kira hampir sekitar 27 juta sampai 28 juta ton," kata Eddy dalam Workshop Jurnalistik PWI-GAPKI bertema Industri Sawit Nasional, Kontribusi dan Prinsip Sustainability di Surabaya, Rabu (18/11/2026).

Dia menjelaskan, meningkatnya konsumsi dalam negeri berpotensi mengurangi pasokan untuk pasar ekspor. Apalagi, Indonesia juga menghadapi ancaman penurunan produksi akibat fenomena El Nino.

Dalam pertemuan industri sawit di Bali, Eddy menyebut adanya perkiraan penurunan produksi sekitar 3 juta ton pada tahun depan akibat dampak El Nino. Jika kondisi tersebut terjadi, Indonesia akan menghadapi tekanan pasokan yang lebih besar.

"Karena konsumsi kita meningkat, kita tidak mungkin mengorbankan kebutuhan dalam negeri. Sudah pasti yang akan dikurangi adalah ekspor," ujarnya.

Situasi tersebut menjadi tantangan bagi Indonesia yang selama ini memiliki posisi strategis dalam perdagangan minyak sawit dunia. Eddy menyebut sekitar 60 persen pasokan minyak sawit dunia berasal dari Indonesia.

Di sisi lain, peningkatan produksi tidak bisa hanya mengandalkan pembukaan lahan baru. Menurut Eddy, perusahaan anggota GAPKI kini lebih banyak mengembangkan strategi intensifikasi untuk meningkatkan produktivitas kebun yang sudah ada.

Salah satu persoalan utama justru berada pada perkebunan rakyat yang mencakup sekitar 41 persen dari total perkebunan sawit nasional. Peremajaan sawit rakyat atau replanting dinilai penting agar produktivitas kebun tetap terjaga.

Namun, banyak petani masih enggan meremajakan tanaman karena khawatir kehilangan sumber penghasilan selama masa tunggu hingga tanaman baru menghasilkan buah. "Kalau misalnya nanti saya tebang, saya makan apa?" kata Eddy menggambarkan kekhawatiran petani sawit saat harus melakukan peremajaan kebun.

Padahal, berdasarkan pengalaman perusahaan anggota GAPKI yang menjalankan program peremajaan bersama petani plasma dan petani swadaya, tanaman baru disebut sudah mulai menghasilkan pada usia 2,5 hingga tiga tahun.

Produktivitas kebun yang diremajakan juga berpotensi meningkat. Eddy mencontohkan, hasil kebun yang sebelumnya sekitar 10 ton per hektare per tahun dapat meningkat menjadi 20 ton, bahkan lebih, setelah peremajaan dan pengelolaan yang lebih baik.

Karena itu, GAPKI mendorong pemerintah memberikan dukungan kepada petani, termasuk jaminan penghidupan selama masa peremajaan. Persoalan legalitas lahan juga perlu diselesaikan karena sebagian petani kesulitan mengakses dana hibah peremajaan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP).

Eddy menilai, tanpa percepatan peremajaan kebun rakyat, upaya meningkatkan produksi sawit nasional akan menghadapi hambatan. Terlebih, kebutuhan dalam negeri diperkirakan terus bertambah seiring peningkatan penggunaan minyak sawit untuk energi dan industri.

Selain membahas tantangan produksi, Eddy juga menegaskan pentingnya menjaga keberlanjutan industri sawit. Menurutnya, penerapan prinsip sustainability merupakan tuntutan pasar yang tidak dapat dihindari.

Dia menyebut perusahaan anggota GAPKI telah mengikuti kewajiban sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dan sebagian juga mengikuti skema sukarela Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO).

Eddy berharap dukungan pemerintah dan pemberitaan media yang berimbang dapat membantu masyarakat memahami kontribusi sekaligus persoalan yang dihadapi industri sawit nasional.

Editor : Arif Ardliyanto

Halaman Selanjutnya
Halaman : 1 2

Bagikan Artikel Ini
Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.
News Update
Kanal
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
MNC Portal
Live TV
MNC Network