SURABAYA, iNewsSurabaya.id – Praktik politik yang terlalu sibuk dengan pencitraan dan kepentingan elektoral dinilai membuat substansi perjuangan untuk masyarakat semakin terpinggirkan. Partai politik didorong kembali menjadi ruang pertarungan gagasan sekaligus tempat merumuskan solusi atas persoalan sosial dan ekonomi.
Kritik tersebut mengemuka dalam diskusi Sosialisme Islam yang digelar DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Timur di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya, Sabtu (21/11/2026).
Ketua DPW PKB Jawa Timur Abdul Halim Iskandar mengatakan, dunia politik selama ini mengalami kelengahan karena terlalu sering terjebak pada formalitas, pencitraan, dan kepentingan elektoral. Kondisi tersebut membuat substansi perjuangan politik kurang mendapatkan perhatian.
Gus Halim, sapaan Abdul Halim Iskandar, menyebut diskusi Sosialisme Islam merupakan bagian dari upaya membenahi cara pandang dan orientasi perjuangan politik. Gerakan tersebut digulirkan Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar untuk mengingatkan kembali tujuan dasar politik dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat.
"Setelah digulirkannya oleh Ketua Umum DPP PKB tentang kelengahan kita sebagai politisi, kelengahan kita sebagai kader NU, kelengahan kita sebagai anak bangsa yang hidup dalam dunia politik yang ternyata kita selama ini ditipu oleh keadaan, politik isinya hanya kepalsuan dan pencitraan, enggak pernah memikirkan substansi perjuangan," kata Gus Halim.
Menurutnya, politik harus dikembalikan pada tujuan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat dan mewujudkan cita-cita bangsa. Karena itu, aktivitas politik tidak boleh berhenti pada kegiatan seremonial maupun upaya mengumpulkan dukungan suara.
Pembenahan orientasi tersebut juga diperlukan agar harapan masyarakat terhadap PKB tidak sebatas slogan. Partai harus mampu menerjemahkan perjuangan politik menjadi kerja dan kebijakan yang memberikan manfaat nyata.
Diskusi tersebut mendapat apresiasi dari Rektor UINSA Prof. Masdar Hilmy. Dia menilai, pengembangan pemikiran dan diskursus ideologis semestinya menjadi bagian penting dari tradisi perguruan tinggi. Namun, dalam kegiatan ini, inisiatif justru datang dari partai politik.
"Ini sebuah kehormatan kami bisa bekerja sama dengan PKB untuk menyelenggarakan event yang menurut saya mestinya menjadi jantungnya perguruan tinggi, tapi justru yang punya inisiatif ini adalah PKB," ungkap Masdar.
Dia mengaku belum banyak melihat partai politik yang secara serius menginisiasi diskusi ideologis, khususnya dengan mengangkat tema Sosialisme Islam di lingkungan kampus.
"Dan saya belum melihat, sependek pengetahuan saya, parpol-parpol lain yang notabene mengklaim sebagai yang sangat sosialis pun ya, itu kayaknya belum pernah. Ya kalau mungkin sosialisme iya, tetapi sosialisme Islam," ujarnya.
Meski mengapresiasi inisiatif tersebut, Masdar mengingatkan agar diskusi Sosialisme Islam tidak berhenti sebagai wacana akademis. Gagasan yang dibahas harus diterjemahkan menjadi program konkret yang menyentuh kebutuhan masyarakat.
Dia berharap pemikiran tersebut dapat melahirkan program pemberdayaan masyarakat, penguatan ekonomi umat, serta kebijakan yang berpihak kepada kelompok rentan. Langkah itu dinilai penting untuk meningkatkan kesejahteraan sekaligus mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi.
"Jangan sekadar menjadi wacana yang melangit, tapi benar-benar kita bisa breakdown menjadi program-program nyata untuk meningkatkan kesejahteraan umat dan kemudian mengikis kesenjangan sosial dan ekonomi," pungkasnya.
Diskusi tersebut menghadirkan tiga narasumber, yakni Prof. Bagong Suyanto, Dr. Listiyono Santoso, dan Moh. Aslim Akmar. Peserta berasal dari berbagai kalangan, mulai dari aktivis, pegiat literasi, organisasi mahasiswa PMII, HMI, GMNI, IPNU-IPPNU, IPM, organisasi kemasyarakatan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, hingga kalangan dosen.
Keterlibatan berbagai kelompok tersebut diharapkan membuka ruang dialog dan pertukaran pemikiran mengenai relevansi Sosialisme Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tantangan berikutnya adalah membuktikan bahwa gagasan politik dapat diwujudkan menjadi kebijakan yang menjawab persoalan masyarakat.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
