Bikin Rakyat Tambah Susah, PKS Jawa Timur Minta Presiden Jokowi Batalkan Kenaikan Harga BBM

SURABAYA, iNews.id - DPW PKS Jawa Timur (Jatim) menegaskan sikap penolakan atas kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM bersubsidi.

Kebijakan itu menunjukkan pemerintah tidak berempati terhadap kondisi masyarakat yang masih dalam kesulitan ekonomi pasca pandemi. 

Baca Juga

Ketua PKS Jatim Pimpin Ikrar Pemenangan Khofifah-Emil, Ini Target Daerahnya

"Ditambah saat ini sedang terjadi krisis pangan. Harga-harga sembako saat ini sudah meningkat tajam. Apalagi jika nanti saat BBM bersubsidi dinaikkan, harga akan semakin tak terkendali. Maka, melalui semua unsur PKS yang  ada di Jawa Timur, akan bersikap tegas menolak kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM bersubsidi," kata Ketua DPW PKS Jatim, Irwan Setiawan di Kantor DPW PKS Jatim, Selasa (6/9/2022).

Berbagai unsur itu, kata Irwan, yakni seluruh anggota legislatif DPRD Provisi Jatim dan Caleg PKS  kabupaten/kota di seluruh Jatim serta seluruh struktur PKS dari wilayah hingga ke ranting yang ada di tingkat desa.

Menurutnya, rakyat sudah berkali-kali terpukul dengan berbagai kondisi yang makin mengimpit rakyat. Seperti harga minyak goreng yang melambung tinggi tak terkendali.

Baca Juga

PKS Jatim Optimis 70 Persen Paslon yang Diusung Menang di Pilkada Serentak 2024

"Kini seluruh masyarakat semakin terpukul dengan kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM bersubsidi," tegasnya. 

Irwan mengatakan, kenaikan harga BBM bersubsidi ini akan mengundang efek domino di masyarakat.

Kenaikan harga BBM bersubsidi akan menurunkan daya beli masyarakat, khususnya masyarakat kecil yang kondisi ekonominya belum pulih.

Baca Juga

Konsolidasi Pemenangan, PKS Ikrar Menangkan Khofifah-Emil di Periode Kedua

"Tukang ojek, pedagang kaki lima, tukang bakso, supir angkot dan truk, buruh dan prkerja, pelaku UMKM akan menjerit. Terpukul ekonominya dan sulit bangkit dari keterpurukan ekonomi," ujarnya. 

Irwan menegaskan bahwa PKS bertanggung jawab secara moral dan konstitusional untuk menyuarakan penolakan terhadap kenaikan harga BBM bersubsidi.

Jatim, kata Irwan, merupakan provinsi dengan garis pantai terpanjang di Pulau Jawa. Di dalamnya, ada 70.000 lebih keluarga nelayan yang pasti akan terpukul dengan kenaikan BBM bersubsidi.

Baca Juga

PKS Jawa Timur Siap Menyongsong Pilgub 2024, Siapkan Strategi Khofifah-Emil dan 26 Pasangan Cakada

"Kenaikan solar sebesar 26 persen lebih, akan membuat perbekalan lebih dari 50 persen. Ini berat untuk nelayan kecil," ujar Irwan. 

Dia menambahkan, Jatim dengan penduduk miskin 4, 25 juta orang, atau sekitar 10% jumlah penduduk, tentu akan merasakan dampak luar biasa dari kenaikan harga BBM ini.

Seiring bertambahnya tingkat pengangguran terbuka yang sudah pada 4,81 persen atau sejumlah 1,12  juta orang.

Baca Juga

PKS Jatim Tolak Penyediaan Alat Kontrasepsi bagi Remaja, Ini Alasannya

"Kami meminta Presiden RI Joko Widodo untuk membatalkan kenaikan harga BBM bersubsidi," tandasnya.

Editor : Ali Masduki