Asosiasi Developer Property Syariah Targetkan 1 Juta Unit di Tahun 2025

BATU, iNews.id - Asosiasi Developer Property Syariah (ADPS) terus berupaya meningkatkan pemahaman terkait konsep syariah dalam bisnis properti.

Ketua ADPS, Arief Sungkar, menjelaskan bahwa asosiasinya merupakan developer yang menyediakan rumah dengan konsep pembiayaan syariah tanpa melibatkan pihak ketiga. 

Skema jual belinya yakni proses jual beli dilakukan langsung antara penjual dan pembeli. Sehingga konsumen langsung bisa membeli atau mengangsur kepada developer. 

"Konsep properti syariah yang kami bangun ini untuk memberikan solusi masyarakat bisa membeli rumah tanpa riba, " katanya di sela Silaturahim Kerja Nasional (Silaknas) VI DPS, Kamis (2/12/2021).

Pada momen Silaknas VI DPS kali ini, ADPS berupaya menaikkan kompetensi member. Hal itu dilakukan supaya para member naik kelas dalam mengelola bisnis property dengan skema penjualan tanpa riba.

ADPS juga melakukan program konversi bantuan kepada developer yang terkena dampak pandemi. Sehingga pembangunan tetap bisa dilakukan meskipun tanpa pendanaan dari Bank.

"Kami juga menciptakan jutaan lapangan pekerja hampir lima ribu orang dan enam belas ribu freelancer yang telah ikut dalam putaran bisnis untuk proyek property syariah kami," terangnya.

CEO Royal Orchid Syariah Group ini mengungkapkan, sejak berdiri tahun 2013, ADPS telah mengerjakan 1.050 proyek dan menyerap hampir 5.000 tenaga kerja dan 16.000 freelancer.

Ia berharap, di tahun 2025 mampu membangun 1 juta unit dan melibatkan pekerja langsung hingga 100.000 orang.

"Tren pembelian selama pandemi bisnis properti pertumbuhannya minus dua persen di tahun 2020, dan tumbuh di 2021 tetapi hanya satu digit. Sebaliknya, property syariah selama pandemi proyek kami malah tumbuh 40 persen di tahun 2020 dan tumbuh 50 persen di 2021," lanjutnya.

Hal ini tak lepas dari kecenderungan minat masyarakat pada produk halal dan syariah yang semakin besar.

Sehingga property syariah mengalami pertumbuhan eksponensial, hampir dua kali lipat dalam dua tahun terakhir selama pandemi.

Arief menambahkan, properti syariah saat ini masih baru dan jarang orang melihat bahwa bisa membangun properti tanpa menggunakan pendanaan dari bank. 

"Faktanya kami sudah berjalan sembilan tahun. Dan sudah banyak rumah yang kami bangun.  Ini riil yang kami lakukan," ujarnya.

Selain itu, pihaknya masih mendorong pemerintah membuat UU properti syariah karena ADPS sudah ada dan hadir di masyarakat. 

Orang yang bekerja di sektor nonfixed income, kata dia, tidak bisa beli rumah jika menggunakan skema KPR Bank.  Untuk itu, sebagai solusinya para pekerja sektor nonfixed income ini hanya bisa membeli rumah di developer properti Syariah.

"Melalukan pembelian dan penjualannya yang langsung angsur ke developer tanpa menggunakan kpr bank. Kalau pemerintah jeli ini bisa membantu industri properti nasional," tuturnya.

Waka Pembina ADPS, Hamdan Dahyar, menambahkan pertumbuhan DPS cukup tinggi di Surabaya dan Makassar. Bahkan di Makassar cukup signifikan dengan adanya 20 proyek. 

"Kalau di Jatim ada 227 dan itu terus bertambah seiring bertambahnya member. Saat ini ADPS hadir di 29 provinsi targetnya akan ada 1 juta unit di 2025 menyebar di seluruh provinsi di Indonesia," kata dia.

Ketua DPW ADPS Jatim, Komarudin, memaparkan pertumbuhan properti syariah di Jatim cukup tinggi dengan adanya 227 Proyek dan terus bertambah seiring pertambahan member.

"Paling subur di Malang, Jember, Ponorogo, Kediri dan Surabaya," pungkasnya

Editor : Ali Masduki