Bupati AFU Ajukan RAPBD R4 TA 2023 Senilai Rp 1,515 Triliun

WAISAI, iNews.id - Bupati Raja Ampat, Abdul Faris Umlati, mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Ranperda-RAPBD) Tahun Anggaran 2023 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Raja Ampat, pada pembukaan Rapat Paripurna Keempat Masa Sidang Kedua, Jumat (4/11/2022) lalu.

Dimana, nilai APBD 2023 yang diajukan sementara Bupati yang kerap disapa AFU itu, ditargetkan sebesar 1 Triliun 515 Milyar Rupiah.

Baca Juga

Buka Festival Suling Tambur Ke-Lima 2022, Bupati AFU Ingatkan Dewan Juri Soal Ini

"Dilihat dari strukturnya, berdasarkan rancangan kebijakan umum anggaran-prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) APBD tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp.1.515.000.000.000 atau Rp. 1,515 triliun," ungkap Bupati yang kerap disapa AFU itu dalam sambutannya dipodium sidang DPRK, Jumat lalu.

Rancangan pendapatan asli daerah (PAD) ditargetkan sebesar 35 Miliyar 304 Juta 690 Ribu Rupiah meliputi pajak daerah sebesar 23 Milyar 001 Juta 524 Ribu Rupiah, restribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 12 Milyar 303 Juta 166 Ribu Rupiah.

Selanjutnya sumber pendapatan daerah berasal dari Pendapatan Dana Perimbangan (PDP) ditargetkan sebesar 1 Triliun 105 Milyar 876 Juta 896 Ribu Rupiah meliputi bagi hasil pajak atau dana bagi hasil bukan pajak (DBH) 114 Milyar 165 Juta 662 Ribu Rupiah, Dana Alokasi Umum (DAU) 672 Milyar 765 Juta 495 Ribu Rupiah, Dana Alokasi Khusus (DAK), 227 Milyar 002 Juta 356 Ribu Rupiah, dan Dana Desa (DD), 91 Milyar 943 Juta 383 Ribu Rupiah.

Baca Juga

Operasi Mata Katarak Gratis, Bupati AFU: Agenda Ini Sudah Menjadi Kerinduan Kami di Raja Ampat

Untuk pendapatan daerah lain-lain yang sah ditargetkan sebesar 373 Miliyar 818 Juta 414 Ribu Rupiah meliputi Dana Otonomi Khusus (Otsus), 210 Milyar 808 Juta 717 Ribu Rupiah, Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) 63 Milyar 009 Juta 697 Ribu Rupiah, pendapatan lainnya 100 Milyar Rupiah.

"Ini angkanya bulat, tetapi target kami untuk  dana tambahan Otsus sementara belum diputuskan bersama, karena ini berdasarkan Perdasus. Kita bersyukur karena hari ini untuk Papua dan Papua barat diberikan perhatian penuh dari pemerintah Pusat," ungkap AFU.

Masih menurut AFU, belanja daerah pada APBD 2023 meliputi belanja lansung dan belanja tidak langsung ditargetkan sebesar 1 Triliun 514 Milyar Rupiah terdiri dari belanja lansung belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa  Dana Desa (DDS) dan belanja tidak terduga (BTT) ditargetkan total sebesar 169 Milyar 401 Juta 202 Ribu 700 Rupiah. Dimana, meliputi, belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa melalui Anggaran Dana Desa (ADD) sebesar 75 Milyar 457 Juta 819 Ribu 700 Rupiah.

Baca Juga

Mama-Mama di Raja Ampat Mendapatkan Pelatihan dan Fasilitasi Bantuan Mesin Jahit

"Ini, sepuluh persen dari APBD dan DBH. Itu rumus dari pada dana desa tersebut," terang AFU singkat.

Disisi lain masih lanjut AFU, Dana Desa (DDS) di APBD Tahun Anggaran 2023 ditargetkan sebesar 91 Milyar 943 Juta 383 Ribu Rupiah dan belanja tidak terduga sebesar 2 Milyar Rupiah.

"Mungkin dibelanja tidak terduga ini perlu ada kesepakatan kita bersama antara eksekutif dan legislatif, agar kita mempersiapkan dana tidak terduga. Karena itu ada rumusnya juga, yang dimana diperkirakan ditahun anggaran 2023 kita mengalami resesi ekonomi, atau tahun kegelapan," ujar AFU. "Jadi siap senter dan petromak begitu kira-kira," imbuh AFU bernada canda.

Ditambahkan AFU, belanja lansung pegawai ditargetkan sebesar 423 Miliyar 368 Juta 799 Ribu 710 Rupiah, adapun rinciannya meliputi belanja pegawai terdiri dari Gaji dan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) sebesar 342 Miliyar 759 Juta 735 Ribu 710 Rupiah, termasuk belanja Gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebesar 80 Milyar 609 Juta 064 Ribu Rupiah.

"Kita kabupaten Raja Ampat mendapat PPPK dari formasi 500, kemarin diberikan sesuai dengan CAT tes ujiannya kurang lebih sekitar 200 sekian. Jadi gaji yang disiapkan untuk 12 bulan itu, sebesar 80 milyar rupiah lebih untuk PPPK," aku AFU.

Selain itu, belanja lansung kegiatan ditargetkan sebesar 921 Milyar 229 Juta 997 Ribu 590 Rupiah, meliputi pembayaran pokok utang kepada pihak Ketiga Tahun sebelumnya 128 Milyar 335 Juta 333 Ribu 496 Rupiah, dan belanja kegiatan Organisasi Perangkat Darah (OPD) ditargetkan sebesar 792 Milyar 894 Juta 664 Ribu 049 Rupiah.

Dilanjutkan AFU lebih jauh, pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan pemerintah daerah baik penerimaan dan pengeluaran, yang dimaksud untuk menutupi defisit ataupun memanfaatkan surplus anggaran APBD 2023, meliputi penyertaan modal investasi Pemda di Bank Daerah Papua ditargetkan sebesar 1 Milyar Rupiah.

"Meskipun rancangan anggaran APBD (2023) ini berada pada besaran angka yang optimis. Namun saya mengajak kita bersama melaksanakannya secara  profesional, agar apa yang diharapkan untuk mengangkat harkat dan martabat masyarakat didaerah ini secara bertahap kita penuhi, demi mengangkat kepercayaan masyarakat terhadap eksitensi pemerintah pusat, propinsi maupun kabupaten Raja Ampat," pinta AFU.

AFU menambahkan, dengan kinerja Rancangan APBD yang disertai pula dengan kebutuhan yang sangat kompleks ini, kita hanya merealisirnya secara bertahap dengan pengelolaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip anggaran yang kita anut bersama. "Yaitu, transparansi dan akuntabilitas, keadilan anggaran, efisiensi dan efektifitas anggaran daerah sebagai upaya mewujudkan komitmen visi  misi Pemerintah Daerah kabupaten Raja Ampat yang intinya membangun masyarakat Kabupaten Raja Ampat," tutup AFU.

Pantauan media ini, pembukaan pembahasan RAPBD tersebut, ditandai pula penandatangan berita acara sesudah penyerahan Dokumen Materi Ranperda-RAPBD 2023 Bupati AFU didampingi Wabubnya Orideko Iriano Burdam dan Ketua DPRK Raja Ampat, Abdul Wahab Warwey, bersmaa Waket I Reinold M. Bula, Waket II Charles A.M. Imbir disaksikan Anggota DPRK dan Sekwan Raja Ampat, Mohliyat Mayalibit, serta jajarannya. 

Pembukaan paripurna itu turut dihadiri juga Sekda Yusuf Salim, Pimpinan OPD, dan Forkopimda Raja Ampat, serta undangan lainnya.

Dalam pantauan, sidang RAPBD sempat diskore Jumat sore itu sejak Pukul 17.23 WIT, sidang dilanjutkan kembali pada malam hari sekitar Pukul 20 lewat WIT, dengan agenda penetapan jadwal sekaligus hearing antara DPRK dan Tim Anggaran Pemerintah Darah (TAPD) Raja Ampat, dan berakhir pada Pukul 23.35 WIT. 

Informasi yang dihimpun lebih jauh, sesudah melaksanakan hearing dimalam itu, paripurna lanjut diskore, sesuai jadwal akan kembali dengan agenda yang sama pada tanggal 14 November 2022

Editor : Ali Masduki