Pemprov Jawa Timur Siap Kelola Arsip Secara Elektronik

SURABAYA, iNews.id - Pemprov Jatim terus mempersiapkan diri untuk beradaptasi dengan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik. Termasuk di lembaga kearsipan daerah kabupaten/kota se-Jatim. 

Tujuannya, mampu meningkatkan mutu dan kualitas Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN). 

Baca Juga

Pemprov Jawa Timur Fokus Langkah Nyata Kendalikan Perubahan Iklim, Ini yang Dilakukan

"Kami berkomitmen untuk mengemban amanah dalam penyelamatan arsip bagi generasi mendatang," kata Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyatakan, Sabtu (11/12/2021).

SIKN dan JIKN sendiri merupakan simpul jaringan yang memberi peluang kami menyediakan akses arsip untuk dikenal masyarakat lebih luas. 

"Tentu harapan kami agar arsip dinamis dan arsip statis dapat disajikan dengan cepat, tepat, mudah dan murah. Ini hal yang tidak mudah bagi kami,” tandas Khofifah.

Baca Juga

Bank Jatim Fasilitasi Pembukaan Rekening untuk Penyandang Disabilitas

Orang nomor satu di Jatim ini menambahkan, penyelenggaraan kearsipan yang tertuang dalam UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan. Ini bertujuan untuk mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan nasional. 

“Selain itu, kami juga menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara serta memori kolektif bangsa,” ucapnya.  

Sementara itu, Pemprov Jatim berhasil meraih  anugerah Simpul Jaringan Terbaik Nasional (SJTN) JIKN 2021 dari Badan Arsip Nasional Republik Indonesia. 

Baca Juga

4.437.679 Anak di Jatim Jadi Sasaran Sub PIN Polio

Mewakili Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jatim, Tiat S. Suwardi menerima penghargaan tersebut dari Kepala Arsip Nasional RI, Imam Gunarto, M.Hum di Kantor Arsip Nasional Jakarta Pusat, Jumat (10/12/2021). 

Atas prestasi tersebut, Khofifah menyampaikan apresiasi. Menurutnya, perolehan penghargaan itu menjadi pelecut semangat untuk meningkatkan mutu dan kualitas SIKN dan JIKN di Jatim. 

Upaya menjadikan pengelolaan informasi melalui jaringan juga menemui beberapa kendala. Salah satunya keterbatasan SDM yang memiliki kualifikasi teknis jaringan. 

Baca Juga

Tak Ada Perbedaan KUA PPAS P-APBD 2023 dengan Nota Keuangan Raperda P-APBD 2023, Ini Faktanya

"Di satu sisi, arsiparis harus mampu menyediakan informasi yang autentik dan bersifat terbuka pada masyarakat luas. Tetapi Pemprov Jatim akan terus ihtiar," pungkas Khofifah

Editor : Ali Masduki