Tips Hindari Penyalahgunaan Data Pribadi

SURABAYA, iNewsSurabaya.id - Kecanggihan teknologi yang semakin memudahkan hidup manusia, justru meningkatkan ragam modus penipuan yang terjadi. Media sosial kini hangat dengan pengalaman-pengalaman tidak mengenakan berkaitan dengan penyalahgunaan identitas dalam platform keuangan elektronik.

Merujuk kepada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) Pasal 4, data pribadi spesifik dijelaskan sebagai data informasi kesehatan, data biometrik, data genetika, catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi dan data lainnya sesuai dengan ketentuan UU. 

Baca Juga

Kenali Modus Penyalahgunaan Akun Fintech

Sedangkan data pribadi umum meliputi nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan dan data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.

Consent dan Implementasi pada PSE

Dosen dan Peneliti hukum siber asal Fakultas Hukum Universitas Airlangga (FH UNAIR), Masitoh Indriani SH LL M, menyebutkan bahwa secara konsep, data pribadi yang bersifat umum atau spesifik boleh diketahui oleh pihak lain dengan adanya persetujuan atau consent dari subjek data.

Baca Juga

Transaksi Digital Banking Naik 45 Persen, BSI Apreasiasi Nasabah Lewat Hujan Rezeki BSI Mobile

“Consent inilah yang harus diperhatikan oleh para pihak ketiga yaitu platform keuangan, secara lebih umum Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE). Apakah mereka telah mengimplementasikan dan menjalankan prinsip-prinsip PDP dalam menjalankan usahanya?,” sebut alumni University of Leeds tersebut.

Kenali Tingkat Kerahasiaan Identitas

Siapa saja dapat menjadi korban, namun selalu ada usaha preventif yang dapat menghindarkan seseorang terjebak dalam jerat penipuan tersebut. Sebelum mengakses layanan yang menggunakan identitas pribadi, ada baiknya untuk mengenali antara identitas yang dapat dibagikan, dan identitas yang bersifat rahasia. 

Baca Juga

5 Manfaat Literasi Digital, Privasi Aman dan Terhindar dari HOAX

“Dalam konteks ini, misalnya PIN, OTP, yang tidak boleh kita bagikan ke orang lain,” jelasnya.

Lembaga Legal dan Kredibel

Pastikan bahwa lembaga keuangan tersebut berstatus legal/terdaftar dan kredibel. Masyarakat dapat secara mandiri mempelajari histori, dan perizinan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) atau lembaga terkait lain misalnya Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI).

Baca Juga

Tingkatkan Pelayanan, Keimigrasian Ajak Masyarakat Aktif dalam Perlindungan Data Pribadi

Jangan Mudah Mengumbar Informasi Pribadi

Bila kita memanfaatkan jasa pihak ketiga, contohnya pinjaman online, kenali alasan data dibagikan dan cek kredibilitas layanan. Selain itu, sebelum membagikan data, kita juga harus mengetahui ketentuan mengenai perlindungan data pribadi, dan mekanisme penyelesaian bila terjadi masalah.

“Intinya kenali apakah pihak ketiga tersebut secara hukum memberikan jaminan perlindungan terhadap data pribadi kita. Teknisnya bisa kita cek melalui ketentuan kebijakan privasi layanan mereka. Syarat dan ketentuan tersebut harus benar-benar kita baca dan teliti,” ungkapnya.
 

Editor : Ali Masduki