Menteri ATR BPN Datangi Warga Perak Surabaya, Komitmen Tuntaskan Persoalan Konflik Lahan

SURABAYA, iNewsSurabaya.id - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Negara, Hadi Tjahjanto memenuhi janjinya datang blusukan ke kampung-kampung di Surabaya, Kamis (05/1/2023).

Mantan Panglima TNI itu mendatangi dua lokasi di Surabaya yang tercatat berkonflik antara warga dengan BUMN maupun pemerintah kota Surabaya.

Baca Juga

Turun ke Desa Sedati Gede, Menteri Hadi Tjahjanto Serahkan Sertipikat Hasil PTSL

Tiga lokasi yang ditinjau itu antara lain jalan Sawunggaling, antara warga dengan PT Kereta Api Indonesia, kemudian berlanjut di Jalan Jagir, konflik lahan antara warga dengan Pemkot Surabaya dan terkhir di jalan teluk Weda, wilayah Perak Surabaya, konflik lahan antara warga dengan PT Pelindo.

Hadi menyampaikan komitmen pemerintah dalam hal ini kementrian ATR/BPN untuk sesegera mungkin memberikan kepastian legalitas lahan yang ditempati warga.

"Akan kita tawarkan opsi, solusi apa saja yang mungkin. Kita juga melihat dilokasi langsung sudah padat penduduk. Rumah juga sempit," ujar Hadi, Kamis (05/1/2023).

Baca Juga

Anggota DPRD Surabaya Dorong Langkah Menteri ATR BPN Tuntaskan Konflik Tanah Warga Perak Surabaya

Hadi meminta warga bersabar untuk proses solusi yang akan diambil oleh kementrian dan pemerintah.

"Ini butuh waktu. Yang penting menteri sudah tahu persoalannya disini. Sehingga kalau pak Presiden menanyakan, saya bisa sampaikan kondisi di lapangan. Kita akan lihat semuanya. Berdoa terus agar ada solusi dan petunjuk yang maha kuasa," imbuhnya.

Secara spesifik, Hadi menyebut ada tiga opsi yang ditawarkan kementrian kepada warga.

Baca Juga

Menteri ATR BPN Janji Tuntaskan Persoalan HPL Warga Perak Surabaya

Saat di Teluk Weda, Perak Surabaya, Hadi menyebut akan ada upaya memungkinkan memberikan sertifikat hak milik, hak guna bangunan diatas HPL atau relokasi jika area yang ditempati masuk dalam daftar pembangunan PT Pelindo III.

"Nanti akan kami diskusikan ke para pihak. Pertama apakah mungkin diterbitkan sertifikat hak milik. Kedua memberikan HGB diatas HPL jika merupakan aset negara yang tidak bisa diberikan ke masyarakat," terangnya.

Solusi yang terakhir menurut Hadi adalah solusi yang paling akhir diambil.

"Kalau area ini ( perak) masuk dalam kawasan pengembangan, maka opsinya relokasi. tapi ini yang paling akhir diusahakan. Kalau tidak ya tidak perlu. Menghindari resistensi (negara dengan rakyat)," tandasnya.

Editor : Ali Masduki