7000 Petani Tembakau dan Buruh Rentan Ngawi Terima Kartu BPJS Ketenagakerjaan

NGAWI, iNews.id - Petani, buruh petani tembakau dan pekerja rentan menerima Kartu BPJS Ketenagakerjaan.

Kartu diserahkan langsung oleh Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono, dalam acara bertajuk Launching Kartu BPJS Ketenagakerjaan, di Pendopo Wedya Graha pada Rabu (07/6/23).

Baca Juga

Polemik Aturan Baru, Petani Tembakau Terancam, Ekonomi Daerah di Ujung Tanduk

Turut hadir dikegiatan ini Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur Hadi Purnomo, Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Madiun Zakiah,  Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Ngawi Setyoningsih, Sekretaris Daerah Ngawi Mokh Sodiq Triwidiyanto, Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja Nilam Sulandrianingrum bersama jajaran OPD terkait lingkup Pemkab Ngawi.

Menurut Bupati Ngawi, Ony Anwar Harsono, kegiatan ini sebagai bentuk tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 terkait optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Hal itu sekaligus untuk menjamin perlindungan kepada pekerja dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Selama ini, lanjut Ony, Jaminan Sosial Ketenagakerjaan masih identik bagi pekerja formal, sedangkan pekerja informal belum tersentuh. Namun, kini Jaminan Sosial Ketenagakerjaan telah mampu  menjangkau pekerja rentan melalui pemerintah daerah dan badan usaha.

"Kita melihat, masih banyak pekerja informal dan rentan yang belum dilindungi serta membutuhkan rasa aman dan tenang saat bekerja. Oleh karena itu, perlindungan pekerja informal dan rentan diberikan sebagai strategi jaring pengaman sosial pencegahan kemiskinan," terangnya.

Baca Juga

RPMK Kemasan Polos Dinilai Akan Picu Lonjakan Rokok Ilegal dan PHK Massal

Pada launching kali ini diserahkan sebanyam 7. 650 kartu BPJS Ketenagakerjaan untuk petani tembakau dan pekerja rentan.

Di mana 34 diantaranya pekerja rentan dari Dinas Lingkungan Hidup yang bekerja sebagai tenaga kebersihan sampah. Untum urannya akan dibebankan pada anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun anggaran 2023.

“Hadirnya BPJS Ketenagakerjaan diharapkan dapat menjadi stimulus bagi pekerja informal lainya untuk mendapatkan jaminan sosial keselamatan dalam bekerja secara mandiri,” imbuhnya.

Baca Juga

Petani Tembakau Klaten Dukung Ganjar Permudah Ketersediaan Pupuk

Sementara Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur, Hadi Purnomo, memberikan apresiasinya untuk Pemerintah Kabupaten Ngawi dalam mengupayakan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi paraa petani tembakau/buruh tani tembakau dan pekerja rentan.

"Pemerintah Kabupaten Ngawi hadir untuk melindungi para petani tembakau. Ini inspiratif buat kabupaten lain untuk menghadirkan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja sesuai dengan harapan Bapak Presiden Jokowi. Kami siap berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk mempercepat perlindungan ini segera terealisasi,” ucap Hadi.

Kedepan Hadi berharap,  program-program dan manfaat BPJS Ketenagakerjaan dapat dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat.

Baca Juga

Cak Fauzi Imbau Pabrik Tembakau Gunakan Tikar Lontar Produksi Lokal

Setiap pekerja, setiap profesi mempunyai risiko dan yang paling penting tiap orang berhak untuk mendapatkan perlindungan sosial dan kesejahteraan.

Hadi juga menyampaikan bahwa pekerja informal yang jumlahnya sangat banyak saat ini menyebabkan pihaknya fokus untuk mempercepat perlindungannya.

“Pekerja apapun profesinya silakan bekerja dengan keras, bekerja dengan optimal, untuk risiko-risiko yang mungkin timbul alihkan kepada negara, alihkan kepada BPJS Ketenagakerjaan. Kami siap melindungi seluruh pekerja Indonesia untuk kerja keras bebas cemas," tuturnya.

Dalam kesempatan ini, Bupati Ony dan Hadi Purnomo juga menyerahkan manfaat program BPJS Ketenagakerjaan kepada ahli waris 2 peserta yang belum lama meninggal saat bekerja dan karena sakit.

Penyerahan simbolis diberikan Kepada ahli waris Almarhum Suratmi, pekerja PT Dadi Mulyo Sejati yang sudah hampir 21 tahun menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan dan meninggal saat bekerja pada 16 Mei 2023.

Manfaat program yang diserahkan berupa Jaminan Kematian (JKM) sebesar Rp 126.536.560,-, Jaminan Hari Tua (JHT) Rp 25.685.122,- dan Jaminan Pensiun (JP) Berkala Rp 383.400,-/ bulan,-.

Tidak hanya itu, 1 anak almarhum Suratmi yang kini masih kelas 8 SMP juga diberikan beasiswa sampai nanti di Perguruan Tinggi, yang total maksimalnya Rp 73.000.000,-.

Selanjutnya, kepada ahli waris Almarhum Supomo, pekerja di Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Ngawi yang meninggal dunia pada 9 April 2023 karena sakit, diberikan program JKM sebesar Rp 42.000.000,-.

"Ini bukti nyata negara hadir untuk melindungi setiap pekerja, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan pekerja dan keluarganya, serta mencegah potensi kemiskinan baru," pungkas Hadi.

Editor : Ali Masduki