Ratusan Warga Surabaya Geruduk BPN Jatim, Ada Apa?

SURABAYA, iNewsSurabaya.id - Ratusan warga dari Surabaya dan Sidoarjo menggelar unjuk rasa di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Timur (Jatim) jalan Gayung Kebonsari Surabaya pada Selasa (4/7/2023). 

Aksi yang menamakan Kelompok Masyarakat Pejuang Hak Rumah dan Tanah Negara itu menuntut agar tanah yang mereka tempati selama puluhan tahun tidak dikuasai oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI).

Baca Juga

Frontal : Tidak ada Aksi Unjuk Rasa Turun ke Jalan dari Ojol dan Taksi Online Jawa Timur

Selain berorasi, warga juga memblokade jalan Gayungsari dengan menggunakan truk dan kendaraan bermotor. Kondisi itu membuat jalur Gayungsari ditutup dan tidak bisa dilalui kendaraan.

Warga juga membawa poster dan spanduk yang berisi imbauan agar pemerintah memberikan kemudahan untuk menerbitkan sertikat.

Para warga yang menggelar aksi damai itu berasal dari kawasan Karangpilang, Sidotopo, Waringin, Bumiarjo, Pacarkeling, Joyoboyo, Lemah Putro Sidoarjo dan beberapa wilayah lain.

Baca Juga

Tagih Janji Bupati, GMNI Trenggalek Gelar Unjuk Rasa di Kantor DPRD

Mereka berharap agar BPN memberikan kemudahan bagi warga untuk mengurus sertikat tanah yang mereka tempati. 

“Kami datang kesini untuk memperjuangkan tanah yang sudah lama kita tempati,” kata Murni saat berorasi di atas truk.

Salah satu koordinator aksi, Sujarwo usai bertemu dengan  pihak BPN Jatim menambahkan, demo ini terjadi karena stakeholder di Surabaya tidak  bisa memberikan kebijakan atas permasalahan yang ada. 

Baca Juga

Catat, Besok FSPMI Gelar Unjuk Rasa Peringati HUT ke-24, Ini Tuntutannya

Menurut dia, ada ratusan warga yang menuntut pemerintah menerbitkan sertikat atas rumah yang mereka tempati. "Sebab, warga sudah menempati lahan rumah itu selama puluhan tahun," katanya.

Sementara itu,  usai audiensi dengan perwakilan massa, Kabid Penataan dan Pembedayaan Kanwil BPN Jatim M Arifin S mengatakan, BPN Jatim posisinya selaras dan senada Kementerian ATR/BPN.  Oleh sebab itu, opsi yang ditawarkan pada warga juga sama sebagaimana yang disampaikan oleh Menteri ATR. 

Ada tiga Skema yang ditawarkan. Pertama adalah pelepasan aset dari PT KAI. Tapi pelepasan aset itu tentu tidak mudah dan membutuhkan prosedur dan mekanisme tersendiri. Kedua,masyarakat diberikan hak atas tanah di atas hak atas tanah. Atau HGB di atas HPL. 

Baca Juga

AMPD Demo Tolak Masa Jabatan Presiden Tiga Periode dan Penundaan Pemilu

"Ketiga adalah masyarakat diberikan kerohiman atas dampak sosial yang terjadi. Atau dalam kata lain masyarakat direlokasi. Ini ranahnya lintas kementerian. Jadi memang kita tidak bisa memutuskan secara langsung,” tandasnya. 

Editor : Ali Masduki