Pemprov Jatim Pangkas Aplikasi di OPD yang Tidak Relevan

SURABAYA, iNewsSurabaya.id - Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jawa Timur (Jatim) Adhy Karyono menyebut, Pemprov Jatim telah melakukan pemangkasan terhadap aplikasi yang sudah tidak relevan dengan program prioritas. 

Dari jumlah 865 aplikasi yang tersebar di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), per Maret 2023 telah berhasil dipangkas menjadi 496 aplikasi. 

Baca Juga

Kemenkumham Apresiasi Pemprov Jatim dalam Pelayanan Publik Berbasis HAM

“Transformasi digital di setiap proses layanan publik adalah kunci keberhasilan reformasi birokrasi yang berdampak langsung kepada masyarakat,” katanya dalam sebuah acara di Jakarta, Jumat (21/7/2023).

Adhy mengatakan, digitalisasi menjadi komitmen Pemprov Jatim dalam mengimplementasikan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Hal ini untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang berdampak pada masyarakat.

Pemprov Jatim, kata dia, telah menerapkan SPBE diseluruh aspek birokrasi. Mulai membangun, mengendalikan informasi dan jaringan. 

Baca Juga

Pemprov Jatim Gencarkan Pendidikan Inklusi Anak Berkebutuhan Khusus, Ini Syarat yang harus Dipenuhi

"Integrasi data dari semua sektor serta menciptakan budaya kerja ASN yang berbasis teknologi informasi,” katanya.

Menurut Adhy, dalam mewujudkan digitalisasi tersebut dilakukan berbagai langkah-langkah dan strategi. Sehingga masyarakat bisa secara langsung merasakan manfaatnya. Pemprov Jatim memiliki tujuh langkah dan strategi dalam mewujudkan digitalisasi layanan birokrasi. 

Diantaranya, penguatan kebijakan, pengendalian pembangunan aplikasi, redesign anggaran dan role model kepemimpinan digital. Lalu optimalisasi infrastruktur, peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM). 

Baca Juga

Aksi Cepat Tangani Dampak Gempa Tuban, Pemprov Jatim Turun Bantu Rekonstruksi Bangunan Warga

"Dan yang terakhir membangun dan memelihara budaya kerja berbasis Teknologi Informasi Komunikasi (TIK),” imbuhnya.

Mengenaj redesign anggaran, lanjut dia, Pemprov Jatim telah mampu mengoptimalkan anggaran TIK untuk memperkuat proses digitalisasi layanan. Sehingga distribusi anggaran sesuai dengan fungsi dan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat.

"Role model kepemimpinan dan optimalisasi infrastruktur menjadi hal yang penting. Dimana proses kegiatan antar pimpinan dan data pendukung yang dibutuhkan tidak perlu lagi disampaikan secara bertatap muka, melainkan cukup dengan teknologi digital," terangnya.

Editor : Ali Masduki