Terbongkar! PPDB Sistem Zonasi Bermasalah 20 Tahun Silam, Ini Kata Kepala Dindik Surabaya

SURABAYA, iNewsSurabaya.id - Polemik sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) mulai terkuak akar masalahnya. Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya membongkar, sistem zonasi yang diterapkan bermasalah sejak 20 tahun lalu. 

Fakta ini terbongkar dalam rapat evaluasi PPDB bersama Komisi D DPRD Surabaya. Didepan wakil rakyat, Kepal Dindik Surabaya, Ir. H. Yusuf Masruh, M.M., mengatakan, sistem zonasi yang disampaikan dalam rapat membutuhkan evaluasi.

"Nanti ada formulasi yang bisa win-win solution terkait jarak dan kemampuan anak untuk evaluasi PPDB di tahun ini," kata Yusuf saat rapat evaluasi PPDB di DPRD Surabaya, Selasa (01/08/2023).

Yusuf mengatakan, pihaknya menerima dan mengakomodir berbagai masukan terkait perbaikan evaluasi PPDB ke depan, termasuk dari para akademisi dan dari para anggota Komisi D.

"Harapan-harapan tadi hanya penyeimbang saja, termasuk kajian-kajian untuk ke depan dan harapan kami nanti juga ke Kemendikbudristek. Kami akan sampaikan kondisi di daerah ini, tidak sama dengan kondisi satu dengan lainnya. Mulai dari populasi demografisnya saya yakin juga gak sama," ungkapnya.

Yusuf  mengakui, PPDB telah berpolemik 20 tahun lalu, bermasalah sejak 2002-2023. Namun dirinya juga tidak membantah, bahwa dalam UU 1945 Pasal 31 mengatakan negara wajib hadir dalam urusan pendidikan.

Ketika disinggung mengenai perbaikan zonasi, Yusuf mengatakan setuju. Namun kajian-kajian tersebut tetap akan sampaikan ke Mendikbudristek terlebih dulu.

"Nanti tetap kami kaji terkait zonasi. Semisal dalam satu kecamatan itu disetarakan atau di-nolkan nilainya, tapi menggunakan kombinasi prestasi, kompetensi dan akademisnya," papar dia. 

Hari Santoso, anggota Komisi D DPRD Surabaya mengaku sangat kecewa dan prihatin atas insiden sistem zonasi. Menurutnya, PPDB tahun ini di sekolah SMP Negeri rata-rata mengurangi rombel (Rombongan Belajar).

"Saya menyatakan kecewa banget karena ternyata PPDB tahun ini di sekolah SMP Negeri rata-rata mengurangi rombel. Jadi, yang dulu biasanya 10 kelas sekarang 9 atau 8 kelas. Padahal kelulusan SD ini tidak lebih kecil dari tahun kemarin," ungkap Hari. 

Legislator Fraksi NasDem DPRD Surabaya ini sebelumnya berharap proses PPDB di tahun ini berjalan dengan baik, termasuk dengan adanya penambahan rombel SMPN.

"Sebetulnya kalau kita menginginkan proses PPDB ini berjalan dengan baik, justru rombel SMPN ini seharusnya ditambah," pinta Hari.

Editor : Arif Ardliyanto