Kemenkumham Jatim Siap Hadapi Pemilu 2024, DPR RI Beri Apresiasi Kesiapan Lapas

SURABAYA, iNewsSurabaya.id -Komitmen Kanwil Kemenkumham Jatim untuk menciptakan Pemilu 2024 yang Luber Jurdil mendapat sorotan dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI. Meskipun begitu, tantangan overkapasitas di 39 Lapas dan Rutan Jatim dengan tingkat hunian mencapai 105% turut menjadi perhatian serius.

Menurut Kakanwil Kemenkumham Jatim, Heni Yuwono, meskipun jumlah warga binaan mengalami penurunan, koordinasi intensif dengan KPU diperlukan untuk memastikan integritas Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK). Adanya fluktuasi jumlah warga binaan membuat proses ini menjadi dinamis.

Baca Juga

Strategi Baru Kemenkumham Jatim untuk Perlindungan Hak Anak dan Pengampuan, Ini yang Dilakukan

Dalam upaya menjaga hak suara, Heni menyebutkan rencana penetapan status 10.114 warga binaan sebagai DPT H-30 hari pemungutan suara. 102 Tempat Pemungutan Suara (TPS) khusus di lapas dan rutan juga telah disiapkan.

Apresiasi dari anggota Komisi III terhadap komitmen Kemenkumham Jatim tampak jelas. Wakil rakyat menekankan pentingnya transparansi dan keterbukaan lapas selama pemilu. Diharapkan kerja sama yang baik akan terus berlanjut untuk memastikan kelancaran Pemilu 2024 di Jatim.

Pimpinan rapat, seperti Wihadi Wiyanto dan Rahmat Muhajirin, menyatakan dukungan terhadap persiapan yang telah dilakukan. Mereka mengapresiasi akurasi data dan berharap agar lapas dan rutan tetap terbuka selama proses pemilu untuk memastikan transparansi dan kelancaran proses demokrasi.

Baca Juga

Inspeksi Mendadak, Langkah Tegas Imigrasi Malang dalam Mengendalikan Tenaga Kerja Asing Ilegal

Hingga saat ini, di 39 Lapas dan Rutan di Jatim mengalami overkapasitas sebesar 105%. "Dari kapasitas hunian 13.563, saat ini lapas dan rutan di Jatim dihuni 27.875 warga binaan," ujar Heni. 

Jumlah ini menunjukkan tren penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 113%. Hal ini tak lepas dari reformasi hukum dengan penerapan pidana alternatif dan mengedepankan prinsip restorative justice.

"Kami sangat berterima kasih atas dukungan dari unsur legislatif dalam hal ini Komisi III DPR RI yang terus mengawal semangat reformasi hukum di Indonesia," puji Heni.

Baca Juga

Kemenkumham Jatim Terapkan Layanan One Stop Service untuk Calon Jamaah Haji 2024

Fluktuasi jumlah warga binaan ini pun berdampak pada persiapan pelaksanaan pemilu di lapas dan rutan. Pihak Kemenkumham Jatim harus benar-benar memastikan jumlah warga binaan yang masuk ke dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) maupun calon Daftar Pemilih Khusus (DPK).

"Sesuai hasil rapat pleno KPU Jatim pada 27 Juni 2023 lalu, ada 22.891 orang warga binaan yang masuk dalam DPT," ujar Heni.

DPR RI mengapresiasi kesiapan Kemenkumham Jatim dalam menyiapkan Lapas menghadapi pemilu. Foto iNewsSurabaya/ist

Namun, pada 6 Desember 2023, jumlah DPT menjadi 17.761 DPT. Salah satu faktor utamanya karena jumlah warga binaan di lapas dan rutan sangat dinamis. 

Baca Juga

Komitmen Tingkatkan Layanan Publik, Imigrasi Malang Siap Naik Kelas

"Jumlahnya bertambah dan berkurang setiap hari, jadi kami terus melakukan koordinasi dengan KPU setiap bulan untuk melaporkan jumlah warga binaan yang terkini," urai Heni.

Hingga saat ini, lanjut Heni, masih ada 10.114 warga binaan yang masuk kategori Calon DPK. Rencananya, status mereka akan ditetapkan sebagai DPT pada H-30 hari pemungutan suara.

"Kami sudah siapkan juga Tempat Pemungutan Suara (TPS) khusus di lapas dan rutan yang jumlahnya mencapai 102 TPS," terang Heni.

Baca Juga

Kemenkumham Jatim Siap Sinergi dengan Pemimpin Baru di Tingkat Pusat, Ini Ungkapan Kakanwil

Ke depan, Heni menekankan bahwa jajarannya akan terus melakukan koordinasi dengan KPU maupun Bawaslu. Hal ini untuk memastikan warga binaan dapat menyampaikan suaranya.

"Tentunya kami akan memperjuangkan hak suara dari setiap warga binaan, hal ini menjadi komitmen kami dalam menciptakan pemilu yang luber jurdil," tutup Heni. 

Komitmen ini mendapatkan apresiasi dari pimpinan maupun anggota komisi III yang hadir dalam rapat yang digelar di Ballroom Hotel JW Mariott, Surabaya itu. Sebanyak 10 wakil rakyat hadir dalam rapat tersebut. Diantaranya Adies Kadir (Fraksi Golkar),
M Nurdin, Arteria Dahlan dan Johan Budi Sapto Wibowo (Fraksi PDIP),
Didik Mukrianto (Fraksi Demokrat), Wihadi Wiyanto dan Rahmat Muhajirin (Fraksi Gerindra), Jacky Uly (Fraksi Nasdem), Ahmad Baidowi (Fraksi PPP) serta Ahmad Dimyati Natakusumah (Fraksi PKS).

Wihadi mengatakan bahwa dirinya mengapresiasi persiapan yang telah dilakukan  Kanwil Kemenkumham Jatim dan jajarannya. Dia berharap lapas maupun rutan tidak tertutup selama proses pelaksanaan pemilu.

"Kami harap, lapas mau terbuka bagi siapa saja, terutama bagi stakeholder yang berkepentingan selama pemilu, hal ini agar proses pemilu di lapas bisa berlangsung dengan transparan dan jauh dari prasangka," tuturnya.

Hal senada juga diungkapkan Rahmat Muhajirin. Dia berharap jajaran Kemenkumham Jatim dapat melanjutkan kerja baik yang telah dilaksanakan untuk menyambut pemilu 2024. 

"Kami harap lapas maupun rutan terus update tentang data petugas yang akan bertugas selama proses pemungutan suara, baik dari KPU, Bawaslu maupun petugas lapas sendiri," harap wakil takyat dari dapil Jatim I itu.

Begitu juga dari Arteria Dahlan yang mengapresiasi akurasi dan lelengkapan data yang dipaparkan. Menurutnya, hal ini akan menjadi faktor penentu kelancaran proses pemilu 2024.

"Kami siap mendukung jajaran Kemenkumham Jatim untuk memastikan pelaksanaan pemilu 2024 berlangsung aman dan lancar," tegasnya. 

Editor : Arif Ardliyanto