SURABAYA, iNewsSurabaya.id - Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra (FH UWP) mengguncang Gedung E Kampus Benowo dengan diskusi mendalam tentang "Kepastian Hukum" dalam suasana seminar yang penuh semangat, Sabtu, 16 Maret 2024.
Dekan FH UWP, Dr. Andy Usmina Wijaya, S.H., M.H., membuka seminar dengan tegas, memperkenalkan pemateri utama, Pakar Hukum Tata Negara & Administrasi Negara UWP, Dr. Nuryanto A. Daim, S.H., M.H. Sesi pemaparan yang dipandu oleh Mahasiswa FH UWP, Teguh Harjono, menarik minat ratusan peserta yang terdiri dari mahasiswa, akademisi, dan aktivis hukum di Jawa Timur.
Dalam penjelasan yang mendalam, Dr. Nuryanto menguraikan akar sejarah dan prinsip-prinsip mendasar demokrasi. Dengan penuh semangat, ia menghubungkan teori-teori politik dengan realitas kontemporer, memberikan pemahaman yang dalam tentang pentingnya pemilu yang bebas, pluralitas partai politik, serta peran media dan perlindungan hak-hak minoritas dalam membangun masyarakat demokratis.
"Ada banyak prinsip dalam sistem politik demokrasi. Di antaranya ialah pemilu yang bebas, partai politik lebih dari satu dan mampu melaksanakan fungsinya, tata kelola pemerintahan yang terbuka, pers yang bebas dan pengakuan terhadap hak-hak minoritas," paparnya.
Nuryanto memaparkan sejumlah temuannya terkait ironi demokrasi di Indonesia saat ini. Di antaranya ialah kekuasaan yang terbesar berada di DPR, sampai-sampai seluruh lembaga negara di Indonesia dibentuk oleh DPR.
Selanjutnya ialah Anggota DPR menjadi petugas partai sehingga bekerja hanya untuk partai, bukan untuk rakyat. Kemudian tidak adanya prinsip check and balances sehingga muncul kekuasaan yang dominan.
"Hal ini bisa dilihat pada pelaksanaan Pemilu kemarin. Sejatinya, sistem pemilu kita sudah cukup demokratis. Permasalahannya rakyat Indonesia sebagai pemilih tidak memahami proses pemilu sebagai proses penyerahan sebagian kedaulatan rakyat kepada orang yang dipilihnya", ujarnya.
Editor : Arif Ardliyanto