20 Persen Wilayah Jatim Belum Terlayani Jaringan Internet, Ini Temua Data APJII

Ke depan, APJII tidak hanya bisa merangkul pemerintah tapi perlu membangun konsolidasi dengan aparat penegak hukum (APH) karena butuh perlindungan investasi. “Jadi jangan sampai anggota yang berijin kalah dengan yang tidak berijin di wilayah. Seperti di Banyuwangi,  Jember, Malang masih cukup banyak pelanggaran. Kita butuh kesepahaman dengan APH supaya bisa menuntaskan perlindungan investasi bagi anggota APJII,”ujarnya.

Sementara itu, pada Musyawarah Wilayah (Musywil) APJII Jatim Selasa (78/12/2024) memilih Yosvensa Setiawan untuk memimpin APJII Jatim periode 2024-2028. Yostevan yang juga Wakabid Hubungan Antar Lembaga APJII Jatim akan terus berupaya menciptakan iklim bisnis positif di kalangan industri internet. 

"APJII hadir di daerah dengan membangun basecamp di wilayah, meningkatkan kapasitas anggota di bidang teknis (keuangan, perpajakan, pemasaran dan penegakan hukum), mempererat hubungan APJII dengan stakeholder tingkat provinsi dan kabupaten/kota melalui pelibatan aktif seluruh anggota dan membentuk Tim Pendampingan Hukum," katanya. 

Editor : Arif Ardliyanto