Waspada! Efisiensi Anggaran Berpotensi Merusak Kualitas Pendidikan

SURABAYA, iNewsSurabaya.id - Rencana pemotongan anggaran pendidikan tengah menjadi perbincangan hangat, menimbulkan kekhawatiran di tengah upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045. Pemerintah berdalih bahwa langkah ini merupakan bagian dari strategi efisiensi fiskal. 

Namun, benarkah efisiensi ini akan berdampak positif atau justru mengancam kualitas pendidikan nasional?

Baca Juga

Ribuan Mahasiswa Surabaya Kepung DPRD Jatim, Tuntut Hentikan Efisiensi Anggaran Pendidikan

Pakar Sosiologi Pendidikan Universitas Airlangga, Prof Tuti Budirahayu, menyatakan bahwa kebijakan ini perlu ditelaah lebih lanjut. 

"Pemangkasan anggaran tidak boleh membebani sektor krusial seperti infrastruktur pendidikan dan peningkatan kapasitas tenaga pengajar," tegas Prof. Tuti.

Ia menjelaskan bahwa pemotongan anggaran untuk pemeliharaan atau peningkatan sarana belajar dapat berakibat fatal. 

Baca Juga

Gaji Dosen di Indonesia, Pahlawan Tanpa Penghargaan yang Layak?

"Fasilitas sekolah yang rusak, laboratorium tidak memadai, keterbatasan akses fasilitas belajar semuanya berujung pada penurunan kualitas pendidikan," ujarnya.

Prof Tuti juga mengingatkan bahwa pemotongan dana untuk program pengembangan guru dapat menghambat peningkatan kompetensi pendidik. 

"Pemangkasan untuk pelatihan guru harus dipertimbangkan matang. Jika ada efisiensi, jangan sampai program utama yang mendukung kompetensi pendidik justru dikorbankan," tambahnya.

Baca Juga

Risma Janji Naikkan Anggaran Pendidikan Jatim 35 Persen, Mungkinkah?

Lebih lanjut, Prof. Tuti menilai kebijakan ini berpotensi menimbulkan efek domino yang merugikan. 

"Kebijakan ini juga dinilai berdampak pada moral tenaga pendidik dan semangat belajar siswa. Program beasiswa dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang selama ini menopang siswa dari keluarga kurang mampu kini berada dalam ketidakpastian," ungkapnya.

Ia menekankan pentingnya komunikasi yang transparan dari pemerintah untuk menghindari keresahan masyarakat. 
"Masyarakat dan mahasiswa gelisah karena informasi simpang siur. Pemerintah harus segera memberikan kepastian agar tidak menimbulkan keresahan lebih dalam," tegasnya.

Prof. Tuti juga mengingatkan bahwa komunikasi yang buruk dapat berujung pada menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah. 

"Jika pendidikan dianggap sekadar program pendukung, bukan prioritas, trust issue akan semakin dalam. Padahal, negara maju selalu menjadikan pendidikan sebagai pilar utama," katanya.

Di sisi lain, Prof. Tuti melihat potensi positif dari efisiensi anggaran. Efisiensi anggaran bisa menjadi momentum untuk menertibkan penggunaan dana pendidikan yang selama ini dinilai kurang transparan. 

"Banyak anggaran dihambur-hamburkan dengan tujuan yang tidak jelas. Jika efisiensi ini dilakukan dengan kontrol ketat dan transparan, justru bisa meningkatkan akuntabilitas," ujarnya.

Namun, Prof. Tuti menegaskan bahwa efisiensi tidak boleh menyentuh aspek strategis yang menentukan kualitas pendidikan. 

"Program literasi, penguatan kapasitas guru, kesejahteraan tenaga pendidik, semua harus tetap menjadi prioritas. Jika efisiensi dilakukan sembrono, dampaknya panjang terhadap kualitas SDM Indonesia di masa depan," tegasnya.

Ia menyarankan agar penghematan anggaran dilakukan secara selektif dan transparan, berbasis data dan audit menyeluruh. 

"Harus dipastikan, sektor yang dipangkas memang bukan yang esensial. Kalau menyangkut mutu pendidikan, sebaiknya jangan dipotong. Justru harus diperkuat," katanya.

Prof. Tuti menuturkan bahwa pendidikan bukan hanya soal fasilitas, tetapi juga tentang membangun generasi yang cerdas, kritis, dan siap menghadapi tantangan global. 

"Karena itu, setiap kebijakan harus mempertimbangkan dampak jangka panjangnya terhadap sistem pendidikan nasional," tutupnya.

Editor : Ali Masduki