Ironi Sertijab Bupati Jombang: Wartawan Dipersulit Meliput, Ada Apa?

Di sisi lain, Ketua DPRD Jombang, Hadi Atmaji, membantah adanya pembatasan terhadap wartawan. Ia menjelaskan bahwa hanya akses ke ruang paripurna yang dibatasi karena alasan protokol.

"Tidak ada larangan bagi wartawan untuk masuk. Namun, ruang rapat paripurna memang memiliki aturan khusus. Semua tetap bisa meliput dari luar," ujar Hadi.

Namun, ini bukan kali pertama DPRD Jombang menerapkan kebijakan pembatasan bagi awak media. Sebelumnya, kebijakan serupa juga pernah diterapkan, dengan jumlah ID card yang diberikan kepada wartawan sangat terbatas.

Peristiwa ini memicu perdebatan soal transparansi dan keterbukaan informasi publik di Jombang. Sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPRD seharusnya menjunjung tinggi prinsip keterbukaan, terutama dalam kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan daerah.

Kasus ini menjadi alarm bagi semua pihak agar lebih menghargai kebebasan pers, yang merupakan pilar penting dalam demokrasi. Apakah ke depan DPRD Jombang akan lebih terbuka terhadap wartawan? Publik tentu menantikan jawabannya.

Editor : Arif Ardliyanto