Progres Koperasi Merah Putih di Jatim Capai 96 Persen, Kemenkum Soroti Kendala Administrasi

Sebaliknya, daerah seperti Kota Madiun, Kota Blitar, dan Bojonegoro masih nol persen dalam pendaftaran ke SABH meski seluruh desa telah menyelesaikan Musdesus.

Sebagai langkah percepatan, Kanwil Kemenkum Jatim mendorong daerah menerapkan strategi “rolling entry”, seperti yang sukses dilakukan Kabupaten Banyuwangi (48,85%) dan Sidoarjo (45,09%).

Baca Juga

Warga Serbu Bazar Sembako Koperasi Merah Putih Semolowaru, Harga Murah Omzet Tembus Rp200 Juta

“Jangan menunggu pendaftaran kolektif. Proses bergilir jauh lebih efektif,” tegas Haris.

Tak hanya masalah administrasi, sejumlah hambatan fisik juga ditemukan di lapangan. Misalnya:

- Sumenep: 28 desa kepulauan belum bisa gelar Musdesus akibat kendala geografis.

Baca Juga

Koperasi Merah Putih Semolowaru Genjot Omzet, Beri Harga Sembako Murah untuk Warga Surabaya

- Tuban: Proses tertunda karena banjir.

- Ngawi: Kekosongan kepala desa memperlambat tahapan Musdesus.

Untuk mengejar target sebelum awal Juni 2025, Kemenkumham Jatim merekomendasikan: Pendampingan teknis intensif untuk daerah berprogres rendah, Layanan notaris malam hari untuk percepatan pemberkasan dan Publikasi harian skor antar daerah guna mendorong kompetisi positif.

Baca Juga

Omzet Tembus Rp100 Juta, Koperasi Merah Putih Semolowaru Jadi Contoh Sukses di Surabaya

“Tanpa akselerasi administratif dan strategi adaptif, kesenjangan antar wilayah akan semakin besar,” pungkas Haris.

Editor: Arif Ardliyanto