Pelayanan Tak Memuaskan, Gus Ulib Minta Pemerintah Segera Bentuk Kementerian Haji dan Umrah

JOMBANG, iNewsSurabaya.id – Kualitas pelayanan haji Indonesia kembali menjadi sorotan. Menyikapi hal ini, KH Zainul Ibad As’ad atau yang akrab dikenal Gus Ulib, pengasuh Pondok Pesantren Darul Ulum Rejoso Peterongan Jombang, mendorong pemerintah segera merealisasikan pembentukan Kementerian Haji dan Umrah.

Menurut Gus Ulib, perubahan status Badan Penyelenggara (BP) Haji yang selama ini berada di bawah Kementerian Agama menjadi kementerian tersendiri merupakan langkah penting untuk meningkatkan mutu layanan. Meski dinilai terlambat, ia menilai inisiatif ini patut diapresiasi.

Baca Juga

Gus Ulib Soroti Kisruh Penyelenggaraan Haji, Diplomasi Indonesia Dinilai Lemah Hadapi Arab Saudi

“Pemerintah harus serius mewujudkan Kementerian Haji, agar ada kesetaraan dengan manajemen haji di Arab Saudi. Setiap tahun sekitar dua juta warga Indonesia berangkat umrah, sehingga kita membutuhkan tata kelola yang profesional,” ujarnya, Jumat (22/8/2025).

Gus Ulib menegaskan, pembentukan kementerian baru tidak boleh hanya bersifat formalitas. Ia mengingatkan pentingnya transparansi dan profesionalisme dalam pengelolaan dana haji yang jumlahnya sangat besar.

“Kementerian Haji harus memberi pelayanan yang benar-benar berbeda. Jika tidak ada peningkatan dan masih sama dengan sebelumnya, maka itu bisa dianggap kegagalan. Dana besar yang dikelola harus amanah,” tegas putra almarhum KH As’ad Umar tersebut.

Lebih lanjut, Gus Ulib menilai kementerian yang mengurus langsung ibadah haji dan umrah memiliki nilai religius yang tinggi. Karena itu, apabila terjadi korupsi di lembaga tersebut, dampaknya akan mencederai umat sekaligus mencoreng kepercayaan publik.

Gus Ulib juga meminta dukungan penuh dari Presiden RI agar pembentukan Kementerian Haji berjalan lancar. Menurutnya, kewenangan dan dukungan politik dari kepala negara sangat penting, karena urusan haji berkaitan erat dengan kebijakan pemerintah Arab Saudi.

“Kalau Presiden mendukung penuh, persoalan antrean panjang jutaan jemaah hingga akses pelayanan di Arab Saudi bisa segera diurai. Jika kementerian ini dikelola dengan benar, insyaAllah pelayanan haji Indonesia akan lebih fokus dan berkualitas,” jelas mubaligh muda tersebut.

Sebelumnya, DPR RI bersama pemerintah telah sepakat untuk mengubah status BP Haji menjadi Kementerian Haji dan Umrah. Kesepakatan ini diambil melalui rapat Panja Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 2019 di Komisi VIII DPR, Jumat (22/8/2025).

Editor : Arif Ardliyanto