Tank TNI AD Jaga Gedung Negara, Surabaya Siaga Penuh, Gubernur Khofifah Keluarkan Surat WFH ASN

SURABAYA, iNewsSurabaya.id – Situasi keamanan di Kota Surabaya dan beberapa wilayah Jawa Timur kini memasuki status siaga penuh. Pasca kerusuhan yang terjadi akhir pekan lalu, pemerintah daerah bergerak cepat untuk memastikan stabilitas dan keamanan masyarakat tetap terjaga.

Pantauan langsung di lapangan menunjukkan mobil tempur milik TNI AD terlihat berjaga di area Gedung Negara Grahadi, sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi kerusuhan lanjutan.

Sebagai respons atas eskalasi situasi, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa resmi mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 11410 Tahun 2025 tentang penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan bagi ASN dan non-ASN di lingkungan Pemprov Jatim.

Kebijakan ini berlaku selama empat hari, mulai 1 hingga 4 September 2025, dan dirancang untuk memastikan kelancaran layanan publik tanpa mengesampingkan keselamatan para pegawai pemerintah.

“Pemerintah harus menjadi teladan dalam menjaga stabilitas dan memastikan pelayanan publik berjalan baik,” ujar Khofifah, Senin (1/9/2025).

Dalam SE tersebut, sejumlah instansi yang memberikan layanan publik esensial diwajibkan tetap beroperasi penuh melalui 100% Work From Office (WFO). Instansi yang dimaksud antara lain: Dinas Kesehatan dan rumah sakit, Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, Satpol PP, BPBD, dan Bakesbangpol.

Sementara itu, perangkat daerah lainnya diperbolehkan menerapkan sistem kerja fleksibel seperti Work From Home (WFH) atau Work From Anywhere (WFA), disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi keamanan wilayah masing-masing.

Gubernur Khofifah juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh pihak-pihak yang ingin memperkeruh suasana. Ia mengajak semua elemen menjaga persatuan, persaudaraan, dan kondusifitas di tengah dinamika sosial politik yang sedang berkembang.

“Perbedaan pendapat adalah hal wajar dalam demokrasi. Namun, harus disampaikan dengan cara yang santun dan bermartabat,” tegas mantan Menteri Sosial RI tersebut.

Sebagai informasi, kebijakan siaga ini muncul setelah terjadinya aksi unjuk rasa yang berakhir ricuh di beberapa titik pada Sabtu (30/8/2025). Dalam kejadian tersebut, massa dilaporkan membakar Gedung Negara Grahadi dan Kantor Polsek Tegalsari Surabaya. Selain itu, gedung DPRD Kabupaten Kediri juga menjadi sasaran amukan massa.

Kejadian ini memicu pengetatan pengamanan di sejumlah wilayah strategis, termasuk penjagaan ekstra di kantor pemerintahan dan fasilitas vital publik.

Editor : Arif Ardliyanto