Solidaritas Warga Jadi Penggerak Ekonomi di Kampung Pancasila Surabaya

SURABAYA, iNewsSurabaya.id - Di sejumlah sudut kampung di Surabaya, solidaritas warga tidak lagi berhenti sebagai praktik sosial. Ia berkembang menjadi sistem ekonomi berbasis komunitas. Melalui bank sampah, pengelolaan dana sosial mandiri, hingga mekanisme gotong royong antarwarga, sejumlah Kampung Pancasila di Surabaya telah berhasil membangun model kemandirian yang mengubah kepedulian sosial menjadi penggerak ekonomi.

Salah satu gambaran praktik tersebut terlihat di Kampung Pancasila RW 9 Lemah Putro, Kelurahan Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng, Surabaya. Pada Sabtu (21/2/2026), Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, datang langsung meninjau aktivitas warga di kawasan tersebut.

Baca Juga

Pertamina UMK Academy 2025 Berdayakan UMKM di Jatimbalinus, Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Di RW 9 Lemah Putro, Wali Kota Eri Cahyadi melihat bagaimana warga mengelola solidaritas sosial menjadi sistem bantuan mandiri yang terorganisasi. Ia menilai praktik tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila benar-benar diterjemahkan ke dalam tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari warga.

"Saya bangga dengan RW 9 ini karena sudah menjalankan Kampung Mandiri. Data keluarga miskin kita rekap, mana yang dicover pemerintah kota dan mana yang dibantu melalui swadaya mandiri RW, sehingga bantuan tidak menumpuk dan bisa digunakan bersamaan setiap bulan," ujar Wali Kota Eri.

Wali Kota Eri Cahyadi melihat bagaimana warga mengelola solidaritas sosial menjadi sistem bantuan mandiri yang terorganisasi. Foto dok Pemkot Surabaya

Ia menjelaskan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menerapkan sistem verifikasi data kemiskinan yang relatif ketat. Pendataan dilakukan menggunakan puluhan indikator, termasuk kondisi fisik rumah dan tingkat pendapatan keluarga. Melalui mekanisme tersebut, pemkot berupaya memastikan bantuan sosial benar-benar menjangkau warga yang membutuhkan.

Baca Juga

Ibu Rumah Tangga Jadi Penggerak Ekonomi Digital. Ini Tips Putri Lasim Jadi Affiliate Sukses

"Anggaran kita terbatas, jadi ada skala prioritas. Misalnya untuk bantuan pendidikan, kita fokuskan dua anak per keluarga agar keluarga lain juga bisa mendapatkan bagian secara merata," jelasnya.

Wali Kota Eri menekankan bahwa bantuan sosial tidak seharusnya menciptakan ketergantungan. Karena itu, ia menegaskan bahwa warga usia produktif yang memiliki kemampuan bekerja, tetapi tidak memiliki kemauan untuk berusaha, seharusnya tidak terus bergantung pada bantuan pemerintah.

"Kalau merasa tidak mampu tapi ditawari pekerjaan tidak mau, ya kita akan hapus dari daftar bantuan. Kecuali lansia di atas 60 tahun yang tinggal sendiri, itu wajib di-cover penuh oleh pemerintah," imbuhnya.

Editor : Arif Ardliyanto