Tunjangan DPRD Jombang Capai Rp37 Juta per Bulan, PKL Menjerit: Rakyat Masih Sulit!

JOMBANG, iNewsSurabaya.id – Polemik tunjangan bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang, Jawa Timur, kembali menuai sorotan publik. Besaran tunjangan yang mencapai puluhan juta rupiah per bulan dianggap tidak sebanding dengan kondisi masyarakat yang masih berjuang menghadapi kesulitan ekonomi.

Ketua Serikat Pedagang Kaki Lima (Spekal) Jombang, Joko Fattah Rochim, menilai kebijakan tersebut melukai hati rakyat kecil. Ia menyebut, masih banyak warga yang kesulitan mencari pekerjaan dan membutuhkan pembangunan yang merata.

“Rakyat masih banyak yang susah. DPRD sebagai wakil rakyat seharusnya peka, bukan justru menikmati tunjangan besar di tengah penderitaan masyarakat,” tegas Fattah, Rabu (3/9/2025).

Fattah bersama ratusan pedagang kaki lima meminta pemerintah daerah segera meninjau ulang Peraturan Bupati (Perbup) Jombang Nomor 66 Tahun 2024 yang menjadi dasar pemberian tunjangan tersebut. Menurutnya, kebijakan ini harus dievaluasi agar lebih adil dan berpihak kepada rakyat kecil.

“Jumlah tunjangan yang fantastis itu jangan sampai dibiarkan. Kalau terus berlanjut, masyarakat akan semakin sengsara,” tambahnya.

Dalam Perbup 66/2024 yang berlaku sejak 1 Januari 2025, disebutkan bahwa:

- Ketua DPRD Jombang menerima tunjangan perumahan Rp37,9 juta per bulan.

- Wakil Ketua DPRD mendapatkan Rp26,6 juta per bulan.

- Anggota DPRD menerima Rp18,8 juta per bulan.

Selain itu, setiap anggota dewan juga memperoleh tunjangan transportasi sebesar Rp13,5 juta per bulan jika pemerintah belum menyediakan kendaraan dinas.

Besaran ini lebih tinggi dibanding Perbup 5/2022. Kala itu, Ketua DPRD hanya menerima Rp29,2 juta, Wakil Ketua Rp21,8 juta, dan anggota dewan Rp18,8 juta. Tunjangan transportasi sebelumnya hanya Rp12,9 juta per bulan.

Menurut Fattah, alasan pemberian tunjangan perumahan dan transportasi tidak masuk akal. Pasalnya, mayoritas anggota DPRD Jombang berdomisili di wilayah setempat, bukan di luar daerah.

“Logikanya, kalau mereka tinggal di Jombang, kenapa harus dapat tunjangan rumah dan transportasi sebesar itu? Kebijakan ini jelas tidak realistis,” tegasnya.

Isu tunjangan wakil rakyat belakangan memang jadi sorotan nasional. Setelah publik menyoroti tunjangan rumah DPR RI Rp50 juta per bulan, kini giliran DPRD Jombang yang dipertanyakan. Masyarakat menilai gaji, fasilitas, hingga tunjangan anggota dewan sudah sangat berlebih, sementara rakyat masih berkutat dengan biaya hidup yang makin berat.

Editor : Arif Ardliyanto