Pemulihan Gedung Grahadi, Pemerintah Pusat Gelontorkan Rp9 Miliar

SURABAYA, iNewsSurabaya.id – Pemerintah pusat menyiapkan dana Rp9 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk memperbaiki kerusakan sisi barat Gedung Negara Grahadi Surabaya yang terbakar saat aksi demonstrasi pada 30 Agustus 2025. Langkah ini diambil karena Grahadi merupakan bangunan cagar budaya yang wajib dijaga kelestariannya.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jawa Timur, Sigit Panoentoen, menjelaskan anggaran rekonstruksi sepenuhnya berasal dari APBN. Sementara itu, kebutuhan darurat seperti perbaikan pagar serta pemasangan backdrop penutup bangunan menggunakan dana APBD Jawa Timur.

“Rencana anggaran biaya (RAB) akan disusun oleh PU Cipta Karya, termasuk detail kerusakan yang ditangani melalui APBN,” ujarnya, Selasa (9/9/2025).

Selain pembenahan Grahadi, Pemprov Jatim bersama Ombudsman tengah melakukan pendataan kerusakan aset daerah pascakericuhan. Langkah ini penting agar pelayanan publik tidak terganggu. “Semua kebutuhan rekonstruksi dikoordinasikan dengan Pemkab, Pemkot, dan BPBD,” tambah Sigit.

Sekretaris Daerah Provinsi Jatim, Adhy Karyono, menegaskan bahwa proses pemulihan akan tetap mempertahankan desain arsitektur aslinya. Masukan dari Tim Cagar Budaya dan para sejarawan dijadikan acuan utama.

“Wajah sisi barat akan sama seperti sebelumnya, termasuk penggunaan kayu jati sebagai penyangga utama. Tantangan terbesar adalah mencari material kayu yang sesuai,” jelas Adhy.

Rekonstruksi diperkirakan berlangsung sekitar tiga bulan dan melibatkan berbagai pihak terkait. Pemprov menargetkan pemulihan selesai sebelum pergantian tahun.

“Gedung Grahadi bukan sekadar kantor pemerintahan, tetapi juga simbol bersejarah dan warisan budaya Jawa Timur. Karena itu, pemulihannya menjadi prioritas utama,” tegas Adhy.

Editor : Arif Ardliyanto