Kisah Nyata Mantan Napi Teroris, Ungkap Cara Rekrut Anggota di Kampus Hingga Berangkat ke Suriah

SURABAYA, iNewsSurabaya.id – Ancaman penyebaran paham radikal kini semakin meresahkan, bahkan mulai menyasar lingkungan pendidikan. Kondisi ini mendorong Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra (BEM FH UWP) menggelar Kajian Hukum bertajuk “Penanggulangan Penyebaran Radikalisme di Lingkungan Sekitar”, Jumat (26/9/2025), di lapangan outdoor kampus FH UWP Surabaya.

Kegiatan ini menghadirkan narasumber penting, di antaranya perwakilan Densus 88 Antiteror Polri, Dr. Dani Teguh Wibowo, S.H., M.H., serta Arif Fatoni, mantan narapidana terorisme yang kini aktif memberikan edukasi tentang bahaya radikalisme. Diskusi dipandu langsung oleh Dekan FH UWP, Dr. Andy Usmina Wijaya, S.H., M.H.

Kisah Mantan Napiter: Dari Kampus ke Suriah

Dalam forum tersebut, Arif Fatoni memaparkan pengalaman pribadinya saat terjerat paham radikal. 

Ia mengaku awalnya hanya mengikuti kajian keagamaan di sebuah perguruan tinggi negeri di Jawa Timur. Namun, kajian itu ternyata disusupi ideologi sesat yang menggiring peserta pada pemahaman jihad yang keliru.

“Bahkan saya pernah mencoba berangkat ke Suriah. Namun, tertahan di Turki dan akhirnya dideportasi. Titik balik saya justru terjadi saat menjalani hukuman di Nusakambangan. Dari situlah saya sadar, jalan yang saya pilih dulu adalah kesalahan besar,” ungkap Arif di hadapan ratusan mahasiswa baru FH UWP.

BEM FH UWP Gandeng Densus 88 Bahas Bahaya Radikalisme di Kalangan Mahasiswa dan mendatangkan napi teroris untuk mengungkapkan fakta radikalisme. Foto iNewsSurabaya/ist

Ia menegaskan, radikalisme hanyalah jalan buntu yang menyesatkan. Karena itu, Arif berharap pengalamannya dapat menjadi pelajaran berharga bagi generasi muda agar tidak mudah terprovokasi.

Sementara itu, Dr. Dani Teguh Wibowo dari Densus 88 menjelaskan bahwa proses radikalisasi biasanya terbentuk melalui tiga pilar utama. Pertama, narasi keliru yang mengubah makna jihad menjadi ajakan kekerasan. Kedua, jejaring sosial, di mana mahasiswa baru yang jauh dari keluarga kerap mencari identitas baru dan lebih rentan terpapar. Ketiga, kebutuhan eksistensi, seperti keinginan memahami agama lebih dalam atau mencari pengakuan diri.

“Jika ketiga faktor ini bertemu, maka sangat mudah seseorang terjerumus dalam pemikiran radikal. Karena itu, peran kampus, pemerintah, TNI-Polri, tokoh agama, hingga masyarakat sangat penting untuk mencegah penyebarannya,” tegas Dani.

Ketua pelaksana kegiatan, Dimas Willy Andrianto, menyebut tema anti-radikalisme dipilih agar mahasiswa FH UWP memiliki benteng yang kuat terhadap ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan NKRI.

“Program Kajian Hukum ini adalah agenda rutin BEM FH UWP. Untuk kali ini, kami fokus pada pencegahan radikalisme agar mahasiswa baru lebih waspada sejak awal menempuh perkuliahan,” ujar Dimas yang juga Wakil Ketua BEM FH UWP.

Melalui kegiatan ini, kampus berharap mahasiswa tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki pemahaman kebangsaan yang kokoh sehingga mampu menjadi agen perdamaian di tengah masyarakat.

Editor : Arif Ardliyanto