Komisi D DPRD Surabaya dan Baznas Sinkronkan Data Bantuan Sosial

SURABAYA, iNewsSurabaya.id – Komisi D DPRD Kota Surabaya menggelar rapat koordinasi bersama Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Surabaya, Senin (6/10/2025). 

Rapat tersebut dipimpin Ketua Komisi D, dr. Akmarawita Kadir dan dihadiri perwakilan dari Dinas Pendidikan (Dindik), Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker), Dinas Kesehatan (Dinkes), serta Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemkot Surabaya.

Akmarawita menjelaskan, pertemuan ini bertujuan menyinkronkan berbagai bentuk bantuan sosial yang dikelola oleh sejumlah dinas dan lembaga di lingkungan Pemkot Surabaya, termasuk Baznas. Langkah tersebut dinilai penting agar bantuan yang diberikan tepat sasaran dan tidak terjadi tumpang tindih.

“Kami mengundang Baznas untuk mengkoordinasikan seluruh program bantuan yang tersebar di berbagai dinas. Dengan begitu, kita bisa memastikan bantuan tidak tumpang tindih,” ujarnya.

Ia menambahkan, selama ini terdapat beberapa program dengan jenis bantuan serupa namun bersumber dari anggaran berbeda, baik dari APBD maupun Baznas. Karena itu, Komisi D mendorong agar setiap dinas melakukan pemetaan data penerima bantuan secara komprehensif.

“Kegiatan yang dibiayai APBD tetap menggunakan APBD, sementara bantuan dari Baznas dikelola terpisah. Yang penting, data penerima harus jelas agar tidak ada dobel anggaran,” jelasnya.

Dalam rapat tersebut, Akmarawita juga menyoroti persoalan penahanan ijazah siswa SMA swasta yang kerap melibatkan Baznas dalam proses penyelesaiannya. Menurutnya, kasus tersebut harus menjadi perhatian bersama karena berdampak langsung pada masa depan anak-anak Surabaya.

“Kasus penahanan ijazah paling banyak terjadi di SMA swasta. Anak-anak yang sudah lulus tidak bisa bekerja karena ijazahnya tertahan. Kami minta Baznas dan dinas terkait fokus membantu mereka,” tegasnya.

Menanggapi hal itu, Ketua Baznas Kota Surabaya, Mohamad Hamzah, menyampaikan bahwa lembaganya tetap memberi perhatian pada sektor pendidikan, meski pada 2025 fokus utama program sedikit bergeser mengikuti Rencana Kerja Tahunan (RKT) Baznas Provinsi Jawa Timur.

“Tahun 2025 pendidikan tetap kami perhatikan, hanya saja bukan program prioritas utama. Kami menyesuaikan dengan program provinsi, yaitu Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS). Fokus kami mendukung warga Surabaya yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi,” ujarnya.

Meski demikian, Hamzah menegaskan bahwa Baznas tetap akan membantu masyarakat yang mengalami kesulitan mengambil ijazah, terutama siswa SMA dan SMK swasta.

“Masih ada beberapa siswa SMA atau SMK swasta yang ijazahnya belum bisa diambil. Kami akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Pemkot Surabaya untuk melihat potensi bantuan yang bisa diberikan. Prinsipnya, kami siap bersinergi sesuai kemampuan anggaran,” tuturnya.

Hamzah menambahkan, koordinasi juga akan dilakukan dengan Dindik Provinsi Jawa Timur, mengingat kewenangan SMA/SMK berada di bawah pemerintah provinsi.

“Mudah-mudahan dari koordinasi ini muncul solusi untuk membantu warga Surabaya yang ijazahnya masih tertahan. Kalau di sekolah negeri biasanya tidak ada masalah, tapi di swasta ini yang sering menjadi persoalan,” pungkasnya.

Editor : Arif Ardliyanto